Fokus Pemerintah Kembangkan Sertifikasi Tenaga Kerja Indonesia Pada 11 Sektor

0
966

(Vibizmedia – Nasional) Dalam upaya pemerintah melindungi tenaga kerja dalam negeri jelang penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Agar tenaga lokal tetap memiliki daya saing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, perlu adanya sertifikasi oleh lembaga swasta untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja Indonesia.

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) periode 2014-2016 Ir. Sumarna F. Abdurahman MSc bersama dengan anggota BNSP lainnya, hari ini Senin (8/6) di Istana Merdeka, Jakarta, bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas persiapan tenaga kerja Indonesia dalam mendukung 12 sektor prioritas ASEAN dan juga memberikan laporan kerja tahun 2015.

12 sektor prioritas ASEAN meliputi 8 sektor perdagangan barang dan 4 sektor perdagangan jasa. 8 Sektor perdagangan barang mencakup bidang industri tekstil dan pakaian, industri karet, industri kayu, industri pertanian, teknologi informasi dan komunikasi, otomotif dan elektronik sedangkan 4 sektor perdagangan jasa meliputi bidang pariwisata, perhubungan udara, kesehatan dan logistrik.

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia dengan jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan negara-negara lain di ASEAN tidak perlu takut dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, tetapi memang diperlukan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja yang dinilai masih rendah bahkan 50% dari tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan Sekolah Dasar kebawah.Sertifikasi kompetensi menjadi hal penting untuk memastikan kualitas tenaga kerja terutama tenaga kerja dari segi formal pendidikannya rendah melalui proses pelatihan dan pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program pendidikan diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4 setara dengan pendidikan akademik strata 1 dan mendapat gelar Ahli Pratama, Ahli Muda atau Ahli Madya.

Kendala yang dihadapi BNSP selama ini karena terbatasnya kapasitas kelembagaan dan juga anggaran karena masih ikut dalam anggaran di Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dari 12 sektor prioritas baru sektor Pariwisata saja yang sudah di akui di ASEAN, sedangkan potensi besar seperti Agro, produk kayu sertifikasi penyiapan SDMnya belum siap, ketidaksiapan membuat tingkat produktivitas rendah yang berdampak produk yang dihasilkan kurang kompetitif dan tidak siap masuk MEA.

Perlu adanya prioritas dari pemerintah dalam membangun sistem standar kompetensi dengan mengadopsi 11 sektor sistem standar Australia yang sudah diakui secara regional dan internasional. Sekalipun sudah terlambat dari Filipina yang sudah mulai sejak 2012 dan mencapai 600.000 tenaga kerja bersertifikat ASEAN untuk pariwisata sedangkan Indonesia baru mencapai 400 orang tenaga kerja bersertifikat ASEAN.  Sampai dengan akhir tahun ini, Indonesia akan memberikan sertifikasi ASEAN terhadap 120.000 tenaga kerja di 12 sektor.

Journalist  : Rully
Editor       : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here