Harapan Pemerintah Untuk Mengembalikan Kejayaan Timah Indonesia

0
424
Rapat Terbatas Dipimpin Oleh Presiden Jokowi Membahas Progress Pembangunan Pembangkit Listrik 35 ribu MW, 25 Juni 2015. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/RULLY

(Vibizmedia – Nasional) Moratoriun ekspor dan para pelaku timah menjadi masalah dalam perekonomian di Bangka Belitung. Permasalah terbesar terjadi pada timah dimana maraknya penyeludupan pasir timah. Saat ini harga dan ekspor timah masih dikendalikan swasta dan pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga sulit menjual bijih tmah dengan harga rendah.

Hal ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, pemerintah daerah berharap adanya revisi undang-undang pertimahan oleh pemerintah pusat agar dapat mengatur masalah penambangan dan hilir timah Indonesia.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2015 yang mengatur mengenai ekspor timah, dimana aturan memperketat kegiatan ekspor timah, yang membayar royalti yang telah diverifikasi Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam atau memiliki sertifikat Clean and Clear (CnC) serta mendapatkan Persetujuan Ekspor (PE).

Ironisnya, Commodity Derivatives Exchange (ICDX) boleh melakukan pungutan iuran sebesar Rp 500 juta per tahun bahkan juga mendapat persen atau jatah dari transaksi timah tersebut

Pemerintah pusat mempunyai rencana untuk mengembalikan kejayaan timah nasional, seperti yang diungkapkan Presiden Jokowi saat rapat terbatas di kantor Presiden, Kamis (25/6). Sebagai komoditas andalan Indonesia di pasar dunia, pemerintah optimis industri timah akan bangkit kembali.

Permasalah yang terjadi akibat manajemen yang kurang baik antara pemerintah daerah, PT Timah dengan pihak swasta menjadi salah satu faktor penurunan harga timah disamping maraknya ekspor timah ilegal dan stok yang melimpah.

Journalist  : Rully
Editor       : Mark Sinambela  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here