Antisipasi Pilkada Serentak Sebagai Tolak Ukur Kualitas Demokrasi Di Indonesia

0
559
Presiden Joko Widodo Sedang Berdiskusi Dengan Beberapa Menteri Sebelum Rapat Terbatas Membahas Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Kantor Presiden, 8 Juli 2015. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/RULLY

(Vibizmedia – Nasional) Menurut Undang – Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pendanaan Kegiatan Pilkada yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pelaksanaan pilkada serentak ini, akan ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2015, yang terdiri dari 269 pilkada dari 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati serta 36 pemilihan walikota dan wakil walikota.

Dana yang dibutuhkan untuk pilkada serentak ini hampir mencapai Rp 7 triliun yang seluruhnya akan ditanggung oleh APBD, tetapi untuk biaya pengamanan dari kepolisian dikarenakan APBD tidak bisa membiayai, sepenuhnya akan ditanggung oleh APBN.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (8/7) mendorong Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Kapolri untuk secepatnya berkoordinasi dalam penganggaran keamanan ini.

Terkait dengan keamanan dan berbagai potensi yang menggangu keamanan pilkada, Presiden menginstruksikan Polri agar menyiapkan pasukan untuk mengantisipasi adanya gangguan, karena keberhasilan pilkada menjadi tolak ukur kualitas demokrasi di Indonesia, ungkap Jokowi.

Journalist  : Rully
Editor       : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here