Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung Murni “Business To Busines”

0
1129

(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah pusat telah menyerahkan proyek kereta cepat atau high speed train (HST) rute Jakarta – Bandung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mekanisme business to business (b to b) dengan syarat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa tidak ada jaminan apapun dari pemerintah baik langsung maupun tidak langsung. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil juga mengatakan bahwa pemerintah menegaskan tidak lagi ikut campur terkait proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kereta yang mampu mengantarkan penumpang dari Jakarta – Bandung atau sebaliknya hanya dalam waktu sekitar 30 menit ini, tidak masuk dalam daftar program prioritas pemerintah. Sekalipun memiliki manfaat tetapi pemerintah tidak mau mengeluarkan uang untuk proyek tersebut, ungkap Sofyan Jumat kemarin (25/8).

Menteri Sofyan menjelaskan bahwa pemerintah mengamanatkan proyek tersebut pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dilanjutkan dengan skema business to business alias bisnis murni tanpa ada peran pemerintah. Ketiadaan peran tersebut, selain karena eksistensi kereta api Jakarta-Bandung, juga disebabkan tiga faktor utama.

Tiga faktor utama tersebut adalah pertama, tersedianya akses jalan yang cukup bagus dan variatif. Saat ini, perjalanan menuju Bandung bisa ditempuh dengan jalur akses tol Cipularang dan Sentul. Ada pula jalur nontol via Puncak serta pembangunan tol Cikampek II.

Kedua, rencana pembangunan proyek kereta cepat tidak pernah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Ketiga, Menteri Sofyan memastikan dana negara diprioritaskan untuk pembangunan daerah. Sebab, yang menjadi agenda prioritas pemerintahan saat ini adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, sehingga proyek tersebut diserahkan kepada swasta.

Sampai saat ini, hanya Tiongkok yang memiliki kriteria yang dipersyaratkan pemerintah terkait proyek kereta cepat tersebut. Mengapa Tiongkok ? dikarenakan Jepang mengharuskan ada jaminan pemerintah dan pinjaman melalui pemerintah sehingga dana berasal dari APBN, ungkap Rini di Kantor Istana Kepresidenan, Senin (28/9).

Journalist  : Rully
Editor       : Mark Sinambela
Pic           : Antara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here