Upaya Mempercepat Pencairan Dana Desa, Kemendagri Siapkan 19 Peraturan Sebagai Payung Hukum

0
661

(Vibizmedia – Nasional) Terkait dukungan daerah terhadap pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri siapkan strategi untuk mempercepat tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien.

Menteri Dalam Negeri Tjahja Kumolo mengatakan untuk mengawal pelaksanaan paket kebijakan ekonomi tersebut, pihaknya akan mengoptimalkan pengelolaan tata kelola pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten.

Percepatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memotong 139 Peraturan Daerah yang dianggap bermasalah dan menghambat proses investasi.

Untuk mendapatkan dukungan dari kepala daerah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengumpulkan asosiasi gubernur yang terdiri dari 9 gubernur yang memimpin asosiasi untuk minta masukan berapa jumlah perizinan yang ada di setiap provinsi, hal ini dilakukan karena adanya perbedaan dimasing-masing provinsi dan kepulauan, ungkapnya, Kamis (1/10) di Kantor Presiden.

Presiden Joko Widodo memberikan saran agar perizinan dapat dipangkas seminimal mungkin, Tjahjo sampaikan bahwa pihaknya akan meringkas surat edaran kementerian termasuk Peraturan Daerah yang dibuat oleh Gubernur, Walikota dan Bupati, ungkap Tjahjo.

Saat ini, ada sebanyak 19 Peraturan Pemerintah yang telah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang akan digunakan sebagai payung hukum untuk hambatan-hambatan birokrasi yang ada di sejumlah daerah.

Sampai dengan saat ini, masih ada 44 kabupaten dan 9 kotamadya yang belum mengeluarkan kebijakan perizinan satu atap, sedangkan di 34 tingkat satu sudah. Pihaknya akan mempertegas bagi daerah yang belum dengan memberikan sanksi berupa dana alokasi di tahun 2016.

Tjahjo sampaikan pemerintah berharap melalui pencairan dana desa tersebut menghasilkan padat karya sebanyak-banyaknya yang dapat melibatkan masyarakat desa, karena itu Pemerintah Pusat sangat mendorong kepala daerah baik kabupaten/kotamadya untuk segera mencairkannya.


Journalist  : Rully
Editor       : Mark Sinambela
Pic           : Antara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here