Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III Diluncurkan, Fokus Pada Penurunan Harga Bahan Bakar dan Penyederhanaan Izin Pertanahan

0
615
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution Mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II Di Kantor Presiden. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/RULLY

(Vibizmedia – Nasional) Upaya pemerintah untuk terus menguatkan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dan semakin menarik investor, hari ini, Rabu (7/10) Pemerintah mengumumkan paket kebijkan ekonomi jilid III.

Menteri Koordinator Bidang Perekomian Darmin Nasution sampaikan bahwa paket kebijakan diawal Oktober ini terdiri dari 2 poin utama yaitu penurunan tarif atau harga bahan bakar dan penyederhanaan izin pertanahan, bidang pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

Darmin sampaikan hal ini dilakukan semata-mata untuk memperbaiki dan mempermudah iklim usaha serta memperjelas pengurusan perizinan dan syarat berusaha di Indonesia. Darmin ungkapkan paket kebijakan ekonomi tahap III mencakup penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terdiri dari Avtur, Epiji 12 kilogram, Pertamax, Pertalite yang akan berlaku 3 hari setelah pengumuman kebijakan ini disampaikan.

Sedangkan, untuk harga gas industri akan ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri dan baru berlaku efektifnya pada 1 Januari 2016. Disamping itu, pemerintah akan mengubah aturan mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan mengurangi penerimaan negara dari PNBP.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sampaikan bahwa penurunan harga gas tidak mempengaruhi penerimaan dari bagian perusahaan gas, yang dikurangi PNBP dan biaya distribusinya sehingga tidak mengurangi penerimaan, ungkapnya Rabu (7/10).

Selain itu, untuk tambahan insentif BUMN kelistrikan akan memberikan diskon 30% harga pemakaian listrik pada jam tengah malam hingga pagi hari mulai dari pukul 23.00 Wib – 08.00 Wib.

Pemerintah juga akan mengubah kebijakan mengenai penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya pegawai atau berpenghasilan tetap tidak diberikan akses KUR karena dianggap konsumtif, tetapi berdasarkan data banyak keluarga atau istri pegawai yang mendapatkan fasilitas KUR. Pemerintah tetapkan sepanjang digunakan untuk kegiatan produktif akan tetap diberikan, ungkap Darmin.

Isi dari paket kebijakan ekonomi tahap III lainnya adalah mengenai penyederhanaan izin pertanahan untuk bidang pertanahan dalam kegiatan penanaman modal dengan merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria.

Yang menyangkut pemberian hak atas tanah, hak guna usaha (HGU), pemberian hak, perpanjangan hak dan pembaharuan hak yang disederhanakan dengan mempersingkat waktu. Langkah konkretnya adalah pengajuan HGU untuk lahan seluas 200 hektar hanya membutuhkan waktu 20 hari kerja dimana sebelumnya butuh waktu berkisar 30 hari – 90 hari.

Sedangkan untuk pengajuan lahan diatas 200 hektar menjadi 45 hari kerja dan perpanjangan HGU lahan 200 hektar diperpendek menjadi 7 hari kerja, yang sebelumnya 20 hari – 50 hari dan untuk lahan diatas 200 hektar hanya membutuhkan waktu 14 hari kerja.

 

Journalist  : Rully
Editor       : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here