(Vibizmedia-Nasional) Dalam masa satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan laporan pemeriksaan keuangan pemerintah cenderung membaik.
Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan meskipun terdapat banyak tantangan pada tahun 2015 dan berubahnya pola pemeriksaan berdasarkan cash basis menuju akrual basis, terkait laporan keuangan, Presiden memerintahkan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk terus menerus memperbaiki laporannya.
Harry sampaikan terdapat 3 laporan yang diberikan kepada Presiden saat memberikan laporannya hari ini, Senin (12/10) di Istana Merdeka yaitu mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kewajaran harga-harga sesuai dengan framework dan sistem pengendalian internal yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal (Irjen).
Dengan berfungsinya Irjen dengan baik akan berdampak turunnya pelanggaran dikarenakan peraturan perundang-undangan turun pelanggarannya dan terdapat harga-harga transaksi belanja yang semakin angka-angkanya wajar tidak terjadi mark up.
Hasil dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPSI) tahun 2015, untuk pemerintah pusat kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mendapatkan opini yang terbaik BPK sebesar 71% dimana sebelumnya hanya mencapai 57%, sedangkan pemerintah daerah mencapai angka 49% dimana sebelumnya masih 30% pada tahun 2013.
Sedangkan berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) periode tahun 2009-2014 masih berstatus wajar dengan pengecualian (WDP), masih belum meningkat yang disebabkan beberapa masalah masih bersifat materialistik atau masih di bawah standar, ungkapnya.
Ada sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan pada semester I tahun 2015 mencapai 24.169 dengan nilai sebesar Rp 15,66 triliun yang baru ditindaklanjuti sebesar 24% telah dikoordinasikan dengan menteri Keuangan agar dapat kembali diingatkan saat sidang kabinet berikutnya.
Sampai saat ini, masih terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan mencapai 51,12%, yang difokuskan agar 2 kementerian yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk terus melatih dan meningkatkan capasity building, sejauh ini telah terlihat tren positif di pemerintah daerah yang merupakan hasil kerja Kemendagri.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
Pic : Setkab
