(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah memberikan dukungan penuh bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berorentasi ekspor atau terlibat dalam kegiatan mendukung ekspor, melalui pemberian kredit permodalan dengan syarat perusahaan tersebut tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah ingin agar UKM tetap memproduksi produknya untuk ekspor dan mendukung ekspor dan tidak memPHK karyawannya, dengan cara pemerintah fokus terhadap kredit modal kerja dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga komersial.
Bambang sampaikan bahwa pemerintah akan mengutamakan perusahaan padat karya dan rawan PHK tetapi yang mempunyai kegiatan ekspor maupun terlibat pada kegiatan ekspor menjadi pemosok dari input atau bahan baku yang dipakai oleh produsen dalam melakukan ekspor, ungkapnya Kamis kemarin (15/10).
Berdasarkan data Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia (LPEI), sampai saat ini ada 600 perusahaan yang diberikan modal mengenai kredit sebagai pendampingi dari kredit yang diterima oleh perusahaan atau UMKM terhadap lembaga perbankan lain dimana perbankan akan berpartner dengan LPEI adalah bank-bank BUMN, maupun bank swasta termasuk modal ventura dan leasing.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sampaikan bahwa besar pinjaman yang diberikan sebesar Rp 50 miliar untuk jenis komoditi produk furnitur, barang dari kayu seperti handycraft, produk tekstil, perikanan kelautan, hasil pertanian dan perkebunan.
Beberapa perusahaan yang berpotensi mendapatkan bantuan kredit khusus bunga rendah berdasarkan data LPEI berada di wilayah Papua, Ambon, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara dan Aceh.
Dengan jumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan berkisar mulai dari 50 orang hingga 5.520 orang, jumlah tersebut merupakan potensi besar untuk menyelamatkan karyawan hingga 27 ribu orang dari ancaman PHK, ungkap Bambang.
ournalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
