Dinas Pajak Berikan Keringanan Sanksi Denda, Jika dibayar Sebelum Akhir Tahun Ini

0
920
Kantor Direktorat Jenderal Pajak. FOTO : VIBIZMEDIA.COM

(Vibizmedia – Nasional) Upaya pemerintah dalam memberikan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah menyiapkan sanksi-sanksi untuk wajib pajak yang tidak membayar.

Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan bahwa salah satu bentuk sanksi yang akan diberikan oleh pihaknya berupa pemasangan papan penunggak pajak yang menunjukkan bahwa tanah dan bangunan tersebut belum melunasi PBB-P2.

Edi sampaikan dalam papan yang berukuran besar tersebut dituliskan bahwa tanah tersebut dalam pengawasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga dipasang stiker-stiker dengan itikad baik penunggak akan membayar, ungkapnya Kamis (19/11).

Saat ini, unit pelayanan pajak daerah (UPPD) di kecamatan sedang menginventarisasi data piutang wajib pajak, hal itu dilakukan agar masyarakat membayar tunggakan pajaknya dan bagi masyarakat yang sudah membayar tunggakan pajaknya sebelum tanggal 31 Desember 2015, Dinas Pelayanan Pajak sudah menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2.

Sedangkan, bagi warga yang membayar lewat dari tanggal 31 Desember 2015, UPPD akan memberlakukan sanksi yang lebih berat. Pemerintah Provinsi DKI sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menerapkan sanksi tersebut.

Bagi wajib pajak yang menolak melunasi pajaknya, akan dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi DKI, jika tetap tidak membayar, proses sita dan lelang terhadap aset wajib pajak akan diberlakukan.

Saat ini, Dinas Pelayanan Pajak memprioritaskan kepada wajib pajak dengan tunggakan di atas Rp 1 miliar untuk dikenakan sanksi sita dan lelang.

Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here