Ada Beberapa Menteri Mendapat Tugas Khusus, Sebagai Menteri Penghubung

0
866
Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Anung Pramono Dalam Rapat Terbatas Membahas Masalah Ekonomi. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/RULLY

(Vibizmedia – Nasional) Presiden Joko Widodo memberikan tambahan penugasan kepada beberapa menteri sebagai penghubung untuk masing-masing negara terkait perizinan, investasi dan yang berkaitan dengan urusan negara.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan bahwa dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Presiden memutuskan untuk memberikan tambahan penugasan kepada beberapa menteri sebagai menteri penghubung.

Pramono sampaikan bahwa menteri-menteri yang bertugas sebagai menteri penghubung antar negara tersebut adalah :

  1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk Timur Tengah
  2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang
  3. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk RRT
  4. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti untuk Rusia dan Amerika Serikat. Khusus untuk Amerika Serikat akan dibagi tugas menjadi 2 kewenangan dengan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Rudiantara, sedangkan pembagiannya akan disampaikan berikutnya
  5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk Eropa dan Australia
  6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk India
  7. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut B. Pandjaitan untuk Singapura
  8. Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli untuk Malaysia
  9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan
  10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani untuk Taiwan dan Hongkong
  11. Menkominfo Rudiantara untuk AS dan Amerika Selatan
  12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk Thailand dan Vietnam dan negara Asia lainnya di luar Singapura dan Malaysia.

Penugasan tambahan tersebut dilakukan agar ada penanggung jawab secara langsung, yang tidak hanya berhenti di persoalan sektoral dan tidak selesai-selesai, tetapi tugas khusus tersebut agar dapat diselesaikan langsung oleh menteri terkait dan tahu siapa yang harus dihubungi, ungkap Pramono usai sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (23/11).

Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here