Pos Lintas Batas Negara dan Posisi Strategisnya

(VIbizmedia – National) – Beberapa waktu lalu saya berkesempatan mengunjungi daerah perbatasan antara Papua dan Papua New Guinea, yaitu di Skouw. Desa  Skouw adalah pintu perbatasan antara RI-PNG, tepatnya terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura. Kalau dilihat dari sisi  Wilayah Papua New Guinea, pintu perbatasan ini berada di Desa Wutun, Provinsi Sandaun, Papua New Guinea. Untuk sampai pada desa yang berjarak  sekitar 65 Kilometer dari arah Timur Kota Jayapura ini, memerlukan waktu perjalanan sekitar 75 menit dengan menggunakan kendaraan darat.

Daerah ini memang merupakan salah satu tujuan wisata, meskipun belum ramai dikunjungi baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan manacanegara (wisman). Menjejakkan kaki di perbatasan ini ada sensasi tersendiri, khususnya ketika berada di garis Demarkasi yang memiliki lebar sekitar 30 Meter. Garis demarkasi ini merupakan tempat netral atau garis Internasional yang membatasi kedua Negara. Untuk melintas kesini melalui pintu pagar di Wilayah RI, tidak diperlukan paspor karena paspor akan diminta saat akan melewati pos 2 yang berada sekitar satu Kilometer dari perbatasan kea rah wilayah PNG. Di sekitar garis demarkasi ini terdapat pemandangan unik yakni tata niaga sederhana dimana banyak warga Papua New Guinea menjajakan barang dagangan di perbatasan ini seperti topi, tas, kaos, pashmina dan kain-kain dengan berbagai macam motif yang bisa dibeli dengan mata uang Rupiah.

Terbersit dalam pikiran saya, daerah perbatasan seperti ini sebenarnya memiliki posisi strategis karena merupakan pertemuan  komunitas dua Negara. Perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah khususnya dari segi keamanan, kemudian ekonomi dan sosial.

Kebijakan Jokowi Perbaiki 7 titik Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Kabar menggembirakan akhirnya tiba juga ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Dimana Pemerintah menaruh perhatian khusus untuk pengembangan daerah-daerah perbatasan, termasuk di dalamnya adalah pembangunan PLBN Skouw di kota Jayapura tersebut.

Ke 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu tersebut adalah:

1. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk, Kabupaten Sambas, Kalbar;
2. Pos Lintas Bantas Negara Terpadu Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar;
3. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar;
4. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain, Kabupaten Belu, NTT;
5. Pos Perbatasan Negara Terpadu Motamasin, Kabupaten Malaka; NTT
6. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT; dan
7. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Skouw, Kota Jayapura.

Pembangunan dilakukan berdasarkan prioritas besarnya PLBN tersebut. Dua PLBN besar yaitu Entikong dan Motaain sudah mulai pembangunannya pada 2015, sementara lima PLBN lainnya baru dimulai awal tahun 2016 ini. Selain perbaikan sarana seperti gedung kantor juga orang atau barang yang akan melintas PLBN akan ditertibkan sehingga penduduk dari negara tetangga tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Setiap orang atau barang yang melintas akan dicek dengan ketat menggunakan x-ray.

Potensi Ekonomi Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Kawasan PLBN di Indonesia berada di 3 pulau yakni Kalimantan, Papua dan NTT. Potensi yang dimiliki oleh rata-rata kawasan perbatasan yang bernilai ekonomis cukup besar adalah potensi sumberdaya alam (hutan, tambang dan mineral, serta perikanan dan kelautan) yang terbentang di sepanjang kawasan perbatasan.  Sebagian besar dari potensi sumberdaya alam tersebut belum dikelola dengan maksimal, dan sebagian lagi merupakan kawasan konservasi atau hutan lindung yang memiliki nilai sebagai world heritage yang perlu dijaga dan dilindungi.

Aktivitas perdagangan yang terjadi antara daerah-daerah perbatasan juga memiliki potensi yang sangat besar dalam  meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah, meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan penghasilan devisa. Contohnya di daerah perbatasan Indonesia –Malaysia, di Kabupaten Nunukan- Kaltim telah terjadi aktivitas perdagangan sejak dahulu dan semakin berkembang seiring dengan semakin tingginya dukungan infrastruktur di kawasan  ini. Pemerintah RI memberikan fasilitas paspor khusus bagi pelintas batas di mana aktivitas mereka bisa bebas beraktivitas setiap hari melewati perbatasan 2 negara ini.

Data dari Badan Pusat Statistik pada tabel di bawah ini juga menunjukkan potensi area PLBN dari segi pariwisata. Dari jumlah penduduk mancanegara yang berkunjung ke Indonesia selama tahun 2015 mencapai 10,41 juta kunjungan, dimana 9,73 juta merupakan kunjungan wisman reguler, 370,9 ribu kunjungan WNA yang memasuki wilayah Indonesia melalui Pos Lintas Batas (PLBN), dan sisanya (306,5 ribu) merupakan kunjungan singkat WNA kunjungan khusus  lainnya.

Pembangunan PLBN sangat penting mendapatkan prioritas berhubung Indonesia dengan wilayah yang  sangat luas ini berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste dan lainnya. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan diharapkan menjadikan kawasan perbatasan semakin maju dan tidak terasing, serta dapat memberikan manfaat ekonomis yang semakin besar.

(Emy Trimahanani/ MP Vibiz Consulting)