Presiden: Harmonisasi Peraturan Perizinan untuk Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi

0
660

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan arahan pembuka rapat terbatas membahas masalah harmonisasi peraturan perizinan, Selasa, 15 Maret 2016 di Kantor Presiden, Jakarta, mengatakan: “”Kita harus terus-menerus mencari langkah-langkah terobosan deregulasi perizinan untuk meningkatkan iklim kemudahan berusaha dan berinvestasi”.

Harmonisasi peraturan perizinan yang dibahas adalah terkait izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, dan izin gangguan. Presiden Jokowi menginstruksikan agar segera dilakukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh.

Hal ini penting dilakukan mengingat Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara ASEAN dalam peringkat kemudahan investasi. Tahun 2016, Indonesia masih berada pada posisi 109 dari 189 negara yang disurvei.

Tahun sebelumnya, 2015, Indonesia berada pada peringkat ke 120. Sedangkan negara ASEAN lainnya seperti Singapura pada posisi 1, Malaysia ada di posisi 18, Thailand di posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90, dan Filipina pada pposisi 103.

Terkait harmonisasi peraturan perizinan, Presiden menekankan semangat harmonisasi peraturan perizinan adalah membuat semuanya menjadi lebih mudah, lebih jelas dan terintegrasi. ” Saya minta izin lingkungan dan izin gangguan yang dikeluarkan pemerintah daerah agar diharmonisasi”, tegas Presiden. Presiden juga minta dilakukan harmonisasi peraturan izin lingkungan di kawasan perindustrian.

Harmonisasi perizinan bukan berarti meniadakan fungsi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi justru untuk memastikan fungsi tersebut dijalankan dengan lebih efisien dan efektif serta tidak menjadi kendala dalam berusaha atau berivestasi.

Rapat terbatas ini dihadiri oleh seluruh Menteri Koordinator, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Bappenas, dan Kepala BKPM.

 

Journalist: Nanie

Editor: Mark Sinambela

Sumber: Tim Komunikasi Presiden

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here