Tarik Dana Wajib Pajak di Luar Negeri, Opsi dari Pemerintah Alokasi Pembiayaan Pembangunan

0
635

(Vibizmedia – Nasional) Dalam upaya mengakomodasi dan mengantisipasi repatriasi terkait Panama Papers, Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan instrumen pasar keuangan terkait wajib pajak di luar negeri.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa dalam mengantisipasi repatriasi dana tersebut pemerintah akan melakukan tax amnesty. Langkah ini sebagai upaya untuk menarik kembali uang warga Indonesia yang berada di luar negeri.

Bambang sampaikan bahwa langkah pemerintah dengan menyiapkan Surat Utang Negara (SUN), Surat Utang Badan Umum Milik Negara (BUMN) atau obligasi korporasi dan deposito setahun, ungkap Jumat (8/4).

Untuk mendorong penerimaan pajak tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pengampunan pajak mencapai Rp 1.360 triliun. Selain itu, pemerintah memberikan opsi bagi wajib pajak yang ingin mengembalikan dananya ke Indonesia untuk terlibat dalam pembiayaan pembangunan.

Bila tidak ada kendala, kebijakan tax amnesty tersebut akan segera di sahkan menjadi Undang – Undang (UU), ungkap Bambang.

Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here