(Vibizmedia – Nasional) Sepanjang semester II tahun 2015 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kekurangan penerimaan negara hingga Rp 8 triliun.
Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan bahwa ada sebanyak 2.537 masalah berdampak pada finansial senilai Rp 9,87 triliun, Rp 8 triliun diantaranya kekurangan penerimaan negara yang 50% nya berasal dari sektor minyak dan gas (migas).
Harry sampaikan kekurangan yang berasal dari sektor migas yang terdapat pada biaya yang dibebankan dalam cost recovery pada tujuh wilayah kerja migas yang digarap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) senilai Rp 4 triliun, yang seharusnya tidak dibebankan pada cost recovery, ungkapnya Selasa (12/4).
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II/2015, BPK juga memeriksa ratusan objek yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta badan lainnya.
Sampai saat ini, BPK telah memeriksa 704 objek pemeriksaan terdiri atas 92 objek pemerintah pusat, 571 objek pemerintah daerah dan BUMD dan 42 objek BUMN, ungkap Harry, Selasa (12/4).
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
Pic : Antara
