(Vibizmedia – Nasional) Dalam upaya memasuki era keterbukaan dan kompetisi, saat ini pemerintah melakukan pembenahan regulasi yang seringkali menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang telah mencapai 11 paket deregulasi. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam kunjungannya ke daerah-daerah, banyaknya keluhan masyarakat mengenai masalah listrik.
Presiden sampaikan bahwa ada sekitar 59 izin yang harus diselesaikan oleh investor dalam investasi di bidang energi dan pengurusannya sampai bertahun-tahun, bahkan sampai enam tahun, ungkap Presiden saat bertemu masyarakat Indonesia di Den Haag, Belanda Kamis (22/4).
Pembangunan infrastruktur dapat mempercepat roda perekonomian bergerak dan untuk mengurangi kesenjangan atau disparitas harga serta mempercepat distribusi barang dan menekan biaya logistik.
Ada perbedaan ongkos pengangkutan yang tinggi antara Papua dengan Jawa dikarenakan jalan-jalan atau akses yang tidak tersedia. Pemerintah mendorong pembangunan ke daerah timur dan daerah perbatasan guna menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar.
Beberapa contoh diantaranya adalah kebutuhan pengairan didaerah kering seperti Nusa Tenggara Timur dengan menargetkan pembangunan 49 bendungan dalam lima tahun mendatang, pembangunan tol Trans Sumatera, Trans Sulawesi, Trans Jawa, trans Kalimantan dan Trans Papua.
Journalist : Parnie
Editor : Mark Sinambela
