Kaidah Hukum dan Lingkungan Menjadi Perhatian Pemerintah Dalam Membangun Pesisir DKI Jakarta

0
17109
Presiden Memimpin Rapat Terbatas Reklamasi di Kantor Presiden. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/RULLY

(Vibizmedia – Nasional) Dukungan Pemerintah terhadap lingkungan  untuk pembangunan pesisir ibukota negara, DKI Jakarta melalui reklamasi Teluk Jakarta atau di sebut National Capital Integrated Costal Development (NCICD) berdasarkan kaidah hukum dan kehidupan nelayan.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dukungan tersebut berupa penyediaan kualitas air bersih dan air minum, mitigasi penurunan permukaan tanah, pengelolaan air limbah, revitalisasi alur sungai dan pengendalian banjir agar dapat memiliki ketahanan dan daya dukungan lingkungan yang berkelanjutan.

Presiden sampaikan bahwa saat ini terjadi penurunan muka tanah di DKI Jakarta rata-rata 7,5 – 12 cm per tahun, itu sudah sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2030 mendatang, seluruh Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut.

Pada masa tersebut, 13 sungai yang melintasi Jakarta, secara gravitasi tidak bisa mengalirkan air ke teluk Jakarta, ungkap Presiden saat rapat terbatas masalah reklamasi Teluk Jakarta di Kantor Presiden, Rabu (27/4).

Gagasan pembangunan pesisir ibukota negara atau NCICD tersebut merupakan gagasan yang sudah cukup lama karena dianggap dapat menjadi jawaban bagi kota Jakarta. Untuk itu, pengendalian sumber daya air dan lingkungan di DKI Jakarta harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Pulang berkunjung dari Belanda, Presiden ungkapkan bahwa pemerintah Indonesia akan fokuskan diri belajar dari Belanda terkait pengelolaan air, water supply and sanitation, water for food and ecosystem, water governance serta water safety, sehingga perumahaan, jalan tol, perkantoran, sistem transportasi massal, bandar udara dan pelabuhan dapat terintegrasi dengan baik.

Pembangunan yang didrive oleh Pemerintah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menyelesaikan desain besarnya yang akan menjadi pegangan dalam implementasi.

Tiga hal penting yang perlu dilakukan dalam pembangunan pesisir ibukota negara ini dari aspek lingkungan adalah biodata laut maupun magrove, dari aspek hukum harus mengikuti kaidah-kaidah serta aturan-aturan hukum yang berlaku, sedangkan aspek sosial berkaitan dengan kehidupan nelayan.

Journalist  : Rully
Editor       : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here