UMKM Hadapi Era Digital, Menkominfo Dukung Perangkat Teknologi Informasi

(Vibizmedia – Nasional) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan mengalami kesulitan untuk berkembang jika tidak segera menerapkan sistem yang terkait dengan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis. Jika UMKM tidak mulai menggunakannya dalam bisnis , kemungkinan akan ditinggalkan pelanggan.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara di Gedung SMESCO, Jakarta,  Jumat (17/6) menyatakan dukungannya terhadap usaha memajukan UMKM di era persaingan digital khususnya menghadapi MEA dengan menyiapkan satu juta domain untuk diberikan secara cuma-cuma kepada UMKM di Indonesia sepanjang  tahun 2016. “UMKM  telah berkontribusi sebesar 58 % terhadap gross domestic product atau produk domestik bruto. Kami akan terus mendukung perkembangan UMKM,”demikian Rudiantara menjelaskan.

Menkominfo menegaskan UMKM termasuk salah satu sokoguru perekenomian nasional selain swasta dan BUMN. Dukungan domain tersebut diharapkan  bisa memacu pertumbuhan UMKM di tanah air. “ Kami akan memberikan domain secara gratis terhadap satu juta UMKM dan tentu kami harapkan sektor UMKM bisa makin berkembang,” katanya.

Selain memanfaatkan teknologi informasi melalui  penggunaan internet, UMKM juga perlu membenahi manajemennya dengan fungsi dan layanan yang lebih modern demi meningkatkan kenyamanan pelanggan. Di era digital konsumen mencari kenyamanan dan kemudahan berbisnis, sebagai contoh misalnya kemudahan akses dalam melakukan pembayaran saat berbelanja atau bertransaksi. Banyak UMKM yang belum memulai penggunaan pembayaran elektronik, sehingga saat ini penggunaan uang tunai di Indonesia masih sangat tinggi. Keuntungan penggunaan uang elektronik salah satunya adalah  adanya data lengkap yang dapat dipantau oleh pemiliknya yang tidak dapat diterapkan pada uang tunai.

Untuk itulah Menkominfo bertekad memberikan nilai tambah terhadap sektor UMKM agar pada waktu mendatang sektor UMKM dan koperasi mampu bersaing dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Hal ini tentu  perlu kerja sama dengan pihak lain termasuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.