(Vibizmedia – Nasional) Sedikit berbeda dari biasanya, rapat kabinet kali ini digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat kabinet sore ini, Rabu (27/7) diikuti oleh seluruh anggota Kabinet Kerja, baik menteri yang sudah lama tergabung, maupun yang baru saja bergabung.
Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Kabinet Paripurna perdana setelah melakukan perubahan susunan Kabinet Kerja dan langsung masuk kepada inti persoalan yang dihadapi Indonesia. Presiden katakan, saat ini terdapat 2 permasalahan yang harus menjadi prioritas dan menjadi fokus Kabinet Kerja dalam waktu dekat.
Yang pertama adalah pangan, yang berkaitan dengan harga-harga pangan dan yang kedua pengurangan kesenjangan ekonomi baik antara rakyat kaya-miskin dan juga kesenjangan pembangunan antarwilayah. Itu masalah penting sekali yang harus kita selesaikan, ungkapnya.
Sebelum merinci kepada permasalahan lainnya yang lebih spesifik, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu kembali mengingatkan kepada seluruh anggota Kabinet Kerja mengenai kecepatan dalam bekerja dan soliditas antar pembantu Presiden.
Presiden sampaikan bahwa dirinya ingin semua menteri dan pimpinan lembaga bekerja lebih cepat lagi, bekerja lebih efektif, dan bekerja dalam tim yang solid. Kompak, saling mendukung antara kementerian dan lembaga, tidak ada lagi yang saling menyalahkan, kalau ada yang kurang, ini kekurangan kita semuanya karena kita berada dalam satu tim kerja, ungkap Presiden, Rabu (27/7).
Dalam sidang kabinet Paripurna tersebut, Presiden menekankan bahwa dalam pemerintahannya, tidak ada lagi yang dinamakan dengan visi dan misi menteri, seluruh anggota Kabinet Kerja harus bergotong royong untuk mewujudkan tujuan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Perlu saya sampaikan bahwa tidak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Semua kementerian atau lembaga harus satu dalam seluruh kebijakan yang telah kita ambil, baik dalam rapat paripurna maupun dalam rapat-rapat terbatas, ujarnya.
Presiden juga mengindikasikan tidak ingin lagi terjadi pertentangan antar anggota Kabinet Kerja mengenai segala kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat luas. Presiden menegaskan, dalam hal pengambilan kebijakan yang berdampak luas terhadap rakyat, harus dibicarakan dalam rapat kabinet, baik rapat paripurna maupun rapat terbatas yang didahului oleh rapat-rapat di Kemenko masing-masing.
Jangan sampai ada hal-hal yang berkaitan dengan rakyat banyak, langsung dikeluarkan Peraturan Menteri. Pentingnya untuk terus bersinergi dengan kementerian koordinator dan kementerian lainnya agar memperkuat kekompakan tim anggota Kabinet Kerja.
Untuk pembahasan permasalah kementerian, ada enam hal yang akan dibahas bersama oleh seluruh anggota kabinet kerja diantaranya Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk membahasnya dalam forum sidang kabinet.
Terkait dengan permasalahan pangan, harus dibahas secara konsisten harga-harga pangan dan dilihat setiap hari, untuk itu perlu koordinasi antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Kepala Bulog.
Terkait reformasi hukum, penegakan dan kepastian hukum di Indonesia berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang baru, Wiranto, untuk secepatnya merumuskan bentuk dan kepastian hukum serta tahapan-tahapannya.
Mengenai kebijakan pengampunan pajak yang kini menjadi pembicaraan hangat dan mendapat sambutan yang sangat meriah koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan yang saat ini masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada, ungkap Presiden.
Mengenai perkembangan pengejaran kelompok teror di Poso dan penyanderaan para warga Negara Indonesia di Filipina dan berkaitan dengan narkoba.
Selain itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mengintegrasikan antara satu kementerian atau lembaga dengan yang lainnya. Terkait hal tersebut, Presiden menginginkan adanya integrasi yang terpusat sehingga tidak lagi terdapat adanya anggaran yang saling terpisah dalam kementerian.
Rumusan-rumusan yang berkaitan dengan sistem IT mulai dipersiapkan sehingga tahun depan semuanya sudah terintegrasi dengan baik antar kementerian/lembaga, daerah, dan pusat. Sekarang ini anggarannya untuk e-goverment kita berjalan sendiri-sendiri. Kementerian beli sendiri sistemnya, daerah beli sendiri. Uangnya keluar banyak tetapi sampai detik ini belum terintegrasi. Itu yang harus kita perbaiki, ungkap Presiden.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
