Penyesuaian Biaya Penerimaan Negara, Langkah Pemerintah Kurangi Anggaran Belanja K/L Sebesar Rp 65 Triliun

0
735
Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/RULLY

(Vibizmedia – Nasional) Menteri Keuangan mengajukan beberapa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan postur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa revisi tahun 2016, yang masih tersisa kurang lebih 5 (lima) bulan, terdapat beberapa perubahan yang diusulkan oleh Ibu Menteri Keuangan.

Secara prinsip telah disetujui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sepenuhnya dan keputusan ini mengikat bagi seluruh kementerian/lembaga dan juga yang lainnya.

Sri Mulyani Indrawati sampaikan bahwa dirinya telah melaporkan kepada Presiden, Wakil Presiden dan Sidang Kabinet, mengenai adanya potensi penurunan dari potensi penerimaan pajak 2016 yang cukup signifikan, tetapi perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Target penerimaan pajak di tahun 2016 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) APBN-P masih berbasis menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi yaitu target penerimaan 2 tahun, ungkap Sri Mulyani, Rabu kemarin (4/8)  usai Sidang Kabinet Paripurna.

Realisasi penerimaan pajak sebelumnya untuk tahun 2014 sebesar Rp100 triliun di bawah yang ditargetkan di APBN-P dan juga penerimaan pajak tahun 2015 yang disebabkan harga komoditas, perdagangan dan ekonomi mengalami pelemahan pelemahan.

Presiden perintahkan agar Kementerian Keuangan terus melakukan upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sangat diperlukan, untuk terutama mendanai aktivitas dan kegiatan sektor prioritas, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan mengurangi kesenjangan.

Tahun 2016 ini berdasarkan penerimaan negara dari sisi pajak yang diperkirakan akan kurang sekitar Rp219 triliun karena dilakukan penyesuaian dari sisi belanja sehingga defisit tetap terjaga pada tingkat yang tidak menimbulkan krisis terhadap kepercayaan APBN.

Langkah penyesuaian yang akan dilakukan tersebut adalah mengurangi belanja sebesar Rp 65 triliun di kementerian/lembaga dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun. Pengurangan ini ditujukan untuk di kementerian/lembaga yang aktivitasnya dianggap tidak betul-betul menunjang prioritas.

Aktivitas yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan-persiapan, termasuk belanja untuk pembangunan gedung pemerintahan.

Sedangkan mengenai pengurangan transfer ke daerah, Menteri Keuangan mengatakan bahwa  persoalan dana bagi hasil yang karena penerimaan pajaknya diperkirakan lebih kecil, maka dengan otomatis penerimaan untuk dana bagi hasil di daerah juga akan dikurangi.

Terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, Pemerintah akan menggunakan pembahasan yang sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPR) yaitu asumsi makro tahun 2017 yang mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, inflasi 4%, suku bunga 5,3%, nilai tukar 13.300, harga minyak mentah USD 45 dan lifting minyak 780.000 barel per hari.

Journalist : Rully
Editor      : Mark Sinambela 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here