Wajib Pajak Penghasilan di bawah PTKP Rp 54 Juta Per Bulan, Tidak Perlu Membayar PPh

0
733
Presiden Joko Widodo mengatakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Maret 2016 sangat penting guna mendukung pendanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang terutama untuk infrastruktur di tanah air. Hal ini dilakukan karena pemerintah sedang gencarnya membangun sarana infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik, jalur kereta api, bandara yang semuanya membutuhkan dana yang tidak sedikit sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita bisa hanya bisa mengcover dalam 5 tahun sebesar Rp 1.500 triliun, padahal kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia lebih dari 5.000 triliun. Dengan tax amnesty ini, presiden berharap akan adanya aliran dana yang masuk ke Indonesia sehingga ke depan akan memperkuat pemasukan negara dari sektor pajak. Ketentuan pengampunan pajak yang berlaku sebagai berikut : bagi wajib pajak usaha kecil menengah harta sampai Rp10 miliar akan dikenai tarif tebusan sebesar 0,5%, sedangkan yang mengungkapkan lebih dari Rp 10 miliar dikenai 2%. Wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri akan diberikan tarif tebusan sebesar 2% untuk Juli-September 2016, 3% untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 5% untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. Wajib pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa repatriasi akan dikenai tarif 4% untuk periode Juli-September 2016, 6% untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 10% untuk periode Januari-Maret 2017. Pemerintah menargetkan program pengampunan pajak yang berlaku hingga akhir Maret 2017, uang tebusan mencapai sebesar Rp165 triliun untuk negara. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/RULLY

(Vibizmedia – Nasional) Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2016, masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 4,5 juta per bulan, tidak perlu mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh) serta mengikuti program tax amnesty.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori penghasilan di bawah PTKP Rp 54 juta per bulan, tidak wajib mengikuti program amnesti pajak.

Ken sampaikan kelompok masyarakat yang penghasilan di bawah PTKP tersebut terdiri dari buruh, pembantu rumah tangga, nelayan, petani dan pensiunan yang hanya memiliki penghasilan semata-mata dari uang pensiun.

Selain itu, kelompok subjek pajak warisan belum terbagi yang tidak menghasilkan penghasilan di atas PTKP dan penerima harta warisan namun tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP, menurut Ken juga tidak perlu mengikuti program amnesti pajak.

Disamping itu, wajib pajak yang memilih untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan wajib pajak yang hartanya sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan oleh salah satu anggota keluarga, tidak wajib mengikuti program tax amnesty.

Kelompok subjek pajak lainnya, adalah para warga negara Indonesia (WNI) yang telah tinggal di luar negeri selama lebih dari 183 hari dalam setahun dan dipastikan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia.

Dalam Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak Pasal 18 ayat 2 memiliki sanksi nilai harta diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak, tidak berlaku bagi masyarakat atau subjek pajak tersebut.

Mengenai tax amnesty, Dirjen Pajak sampaikan bahwa seluruh wajib pajak berhak mengikuti amnesti pajak Dirjen Pajak memastikan apabila ingin memanfaatkannya, termasuk para aparatur sipil negara seperti pejabat negara, aparat penegak hukum, dan tidak terkecuali para pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan UU Pengampunan Pajak, pihak Dirjen akan menjamin kerahasiaan semua data dan identitas wajib pajak yang mengikuti program ini dan pihaknya mendorong seluruh pejabat publik untuk memanfaatkan amnesti pajak sesuai dengan situasi masing-masing.

Journalist : Rully
Editor      : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here