(Vibizmedia – Nasional) Untuk mengurangi backlog perumahan di tanah air sebagai upaya memperjuangkan kebutuhan rumah rakyat sektor informal, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Real Estate Indonesia (REI) untuk mencapai tujuan tersebut.
Tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat informal saat ini adalah mempunyai rumah terkendala jangkauan daya beli dan juga akses kepada perbankan sehingga masyarakat harus membeli dengan cicilan melalui bank.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus mengatakan bahwa untuk mewujudkan Program Sejuta Rumah harus dimulai dengan memperkokoh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan dan masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka backlog perumahan turun menjadi 11,4 juta unit, sedangkan kebutuhan rumah tiap tahun masih akan terus meningkat dan jumlahnya mencapai 800.000 unit per tahun, sehingga akan selalu ada kekurangan. Adanya program Sejuta Rumah, pemerintah berharap dapat menyediakan rumah bagi MBR dan mengurangi backlog, serta mengurangi tingkat kekumuhan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum REI Eddy Hussy mengatakan bahwa pengembang menyambut baik dan berharap rencana penurunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dari 5% turun menjadi 2% dapat terealisasi sehingga dapat menekan harga rumah, ungkapnya Rabu, (31/8).
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
