Siap Menampung Kebutuhan Masyarakat Akan Rumah, Pemerintah Terapkan Pola Hunian Berimbang 1-2-3

0
580
Program kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/RULLY

(Vibizmedia – Nasional) Sebagai upaya keterpaduan perencanaan dan pembangunan infrastruktur wilayah, perumahan, penyediaan tanah dan tata kelola dalam pengembangan kawasan perkotaan PKN/PKW dan kota baru publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) komitmen menjaga pola hunian berimbang 1-2-3.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak menjelaskan pola hunian berimbang 1-2-3 tersebut terdiri dari 1 rumah mewah, 2 rumah menengah dan 3 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hermanto sampaikan untuk dapat menampung 1,1 juta penduduk pada tahun 2035, sekitar 600 ribu jiwa merupakan MBR.  Untuk itu Kementerian PUPR akan mengusung hunian berimbang yaitu Kota Baru Maja yang terdiri dari Tangerang dan Kabupaten Lebak di Banten dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang memiliki total luas 18.000 hektar.

Dalam perencanaan akan terbagi menjadi ruang terbuka hijau (RTH) 30%, jaringan jalan 20%, fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) 15%. Kedepannya, Kota Baru Maja disiapkan menjadi kota satelit mandiri sehingga dapat menjadi tempat tinggal dan tempat bekerja berbentuk techno park atau sebagai kawasan pengembangan bisnis.

Untuk itu, tahun depan pemerintah akan memberikan dukungan infrastruktur berupa akses jalan dan sumber air bersih yaitu jalan dari Pamulang menuju Maja yang lahannya telah siap 50% dan persiapan pembangunan Waduk Karian di Lebak, Banten, ungkap Hermanto, Kamis (1/9).

Disamping itu, Ketua REI Banten Soelaeman Soemawinata mengatakan bahwa yang menjadi permasalahan adalah pembebasan tanah oleh pengembang terutama jika perencananaan pengembangan kawasan sudah tersebar luas maka harga tanah akan melonjak sehingga menyulitkan pengembang dalam menyediakan rumah murah dan layak untuk MBR.

Pada Juli 2016 lalu telah ditandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Pengembangan Kota Baru Publik Maja antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan beberapa pengembang yakni Perum Perumnas, PT Nusa Graha Perkasa, PT Hanson International, dan PT Mitra Abadi Utama.

Sulitnya pembebasan lahan, Plh. Direktur Penataan Kawasan Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Doni Janarto mengungkapkan agar menggunakan cara kemitraan antara pengembang dengan masyarakat sekitar sehingga mereka tidak termarjinalkan.

Journalist : Rully
Editor      : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here