Pemerintah Berikan Kemudahan Akses Perhutanan Sosial Atasi Kemiskinan Masyarakat Kawasan Hutan

0
620
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas Perhutani sosial di Kantor Presiden, Rabu, 21 September 2016. FOTO : SETPRES/KRIS

(Vibizmedia – Nasional) Atasi kemiskinan masyarakat sekitar kawasan hutan, Presiden meminta jajarannya untuk segera mengatasi segala hambatan dan menyederhanakan prosedur bagi akses perhutanan sosial.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa banyaknya warga di sekitar kawasan hutan di Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan, tetapi sebagian besar di antara mereka, yang notabene ialah warga kurang mampu, tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan.

Oleh karena itu, sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di pedesaan, baik di dalam dan di sekitar kawasan hutan, Presiden Joko Widodo mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil langkah konkret yang salah satunya ialah merealisasi kebijakan perhutanan sosial yang memberikan akses ruang kelola sumber daya hutan bagi warga masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Dalam rapat terbatas, Presiden sampaikan bahwa ada sekitar 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan di mana 71% menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Dari jumlah tersebut, terdapat 10,2 juta orang miskin di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan, ungkapnya, Rabu (21/9).

Selain itu, Presiden juga menyebut bahwa realisasi perhutanan sosial melalui berbagai skema yang ada belumlah optimal. Skema hutan tanaman rakyat yang semula ditargetkan seluas 5,4 juta hektar, pada tahun 2014 lalu baru terealisasi sekira 702 ribu hektar atau sekitar 13% dari target semula.

Ditambah, skema huta desa dan hutan kemasyarakatan dari target yang ditentukan semula seluas 2,5 juta hektar, realisasinya baru mencapai 610 ribu hektar, sedangkan izin hutan tanaman rakyat yang diterbitkan sejumlah bupati baru mencapai 188 ribu hektar.

Untuk mengatasi hambatan dalam merealisasi perhutanan sosial tersebut Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menyederhanakan regulasi dan prosedur sehingga perhutanan sosial mudah diakses oleh masyarakat.

Disamping itu, secara khusus Presiden menginstruksikan agar pemerintah juga dapat memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak masyarakat adat dengan segera mengeluarkan penetapan hutan adat terutama bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Keberlangsungan pengelolaan sumber daya hutan oleh warga sekitar ke depannya, Presiden Joko Widodo juga tidak menginginkan peran pemerintah yang terbatas hanya sampai pada pemberian akses legal dan izin perhutanan sosial. Presiden menginginkan agar masyarakat diberikan pengetahuan dan kemampuan teknis untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menjalankan usaha dan penghidupannya, ungkapnya.

Presiden sampaikan adanya program-program lanjutan untuk memperkuat kemampuan warga di sekitar kawasan hutan mulai dari penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan dan penyuluhan, akses pada informasi pasar, akses pada teknologi, akses pembiayaan, dan penyiapan pasca panen, ungkapnya.

Journalist : Rully
Editor      : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here