(Vibizmedia – National) Presiden RI Joko Widodo hari ini (9/11) melakukan peresmian acara Indonesia Infrastructure Week (IIW) dan Konstruksi Indonesia Tahun 2016 bertajuk “Bring Together Indonesia’s Infrastructure Markets”, yang diselenggarakan di Planary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Pada saat pembukaan Presiden menyampaikan perlunya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur yang membutuhkan Rp. 5.500 triliun hingga tahun 2019.

Pameran ini diikuti 600 peserta, 1600 delegasi, 2002 pembicara, 22.000 peserta dari 37 negara dan 16 provinsi. Presiden menyatakan pemerintah hanya mampu membiayai 25 persen dari total kebutuhan dana, sisanya sebesar 75 persen diharapkan dibiayai dari swasta.

Presiden Joko Widodo bersama wartawan usai membuka Indonesia Infrastructure Week 2016 di JCC (Photo: Mark Sinambela/ Vibizmedia.com)
Presiden Joko Widodo bersama wartawan usai membuka Indonesia Infrastructure Week 2016 di JCC (Photo: Mark Sinambela/ Vibizmedia.com)

Sedangkan untuk Konstruksi Indonesia, tahun ini mengangkat tema Ketahanan Masyarakat Jasa Konstruksi Indonesia Menghadapi Liberalisasi Pengadaan Barang dan Jasa. Konstruksi Indonesia 2016 memberikan informasi lebih dalam dan detail mengenai progres pembangunan proyek strategis nasional infrastruktur termasuk PUPR, serta menyebarkan informasi mengenai peluang dan kesempatan berinvestasi infrastruktur di Indonesia.

Presiden menyatakan Indonesia menghadapi tiga hal penting untuk bisa memenangkan persaingan global. Pertama, tingkat korupsi yang tinggi, ini adalah persoalan pertama di Indonesia yang harus diselesaikan, Presiden menyatakan untuk korupsi yang besar-besar diselesaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan yang kecil-kecil sekarang ada pemberantasan pungutan liar (pungli).

Persoalan kedua adalah birokrasi yang tidak efisien (inefficient birocration), mengatasi hal ini Presiden melakukan banyak penyederhanaan perizinan dan juga pemotongan anggaran yang tidak perlu. Persoalan ketiga yang terbesar adalah persoalan infrastruktur yang membuat daya saing Indonesia lemah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Presiden membuka kesempatan untuk swasta ikut serta dalam pembangunan infrastruktur. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan Bappenas sudah menyiapkan proyek-proyek infrastruktur dari hulu ke hilir, proyek mana yang bisa dibiayai swasta, mana yang tidak. Pemerintah kebanyakan membiayai infrastruktur dasar sedangkan sisanya dibiayai oleh swasta dalam bentuk kerjasama pemerintah dan swasta Public Private Partnership (PPP) atau juga swasta murni. Menurut Bambang, infrastruktur menjadi quick win dalam meningkatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada investasi, sekaligus juga meningkatkan iklim investasi yang memberikan dampak menguatnya daya tarik Indonesia di mata investor

Presiden meyakinkan swasta bahwa perekonomian Indonesia tetap bertumbuh sementara negara-negara di dunia sedang turun, kuartal pertama Indonesia bertumbuh sebesar 4.94 persen, kuartal kedua 5.18 persen, dan kuartal ketiga 5.02 persen.

 Journalist : Rully
Editor      : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here