(Vibizmedia – Nasional) Untuk mengoptimalkan hasil pembangunan dan kebijakan ekonomi berkeadilan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan kebijakan ekonomi yang mengedepankan pemerataan.
Terkait kebijakan tersebut, ada beberapa pilar kebijakan yang akan dibuat berhubungan satu dengan yang lain agar tidak terlalu berat, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Selasa (31/1).
Pilar-pilar kebijakan tersebut adalah yang berkaitan dengan kebijakan reforma agraria dengan kebijakan di bidang pangan (pertanian) dan berkebunan dimana masyarakat berpenghasilan rendah pada dasarnya tidak cukup kalau hanya diberikan kesempatan yang sama, tetapi juga perlu modal.
Modal ini akan diberikan terutama pada petani yang tidak mempunyai lahan atau hanya memiliki lahan kecil, juga pemerintah cenderung tidak akan membagi-bagikan lahan begitu saja tetapi akan membuatnya dalam bentuk kelompok. Akan lebih bagus hasilnya 50 hektar pohon cabai dibandingkan dengan masing-masing setengah hektar tapi tersebar di 200 tempat, terang Darmin.
Selanjutnya, di bidang perkebunan, pemerintah akan mendorong agar tidak hanya komoditas kelapa sawit yang menonjol, tetapi juga karet, kelapa, cokelat, kopi dan sebagainya, yang didalamnya perkebunan rakyat cukup dominan.
Berdasarkan hasil review pemerintah, ditemukan bahwa dalam perkebunan rakyat, bibit yang akan dibeli oleh petani tidak pernah direncanakan dengan baik. Dengan adanya kebijakan reforma agraria
Melalui kebijakan reforma agraria, pemerintah juga akan membangun rumah bagi masyarakat miskin perkotaan yang tinggal di daerah-daerah kumuh serta mendorong sinergi antara nelayan penghasil rumput laut dengan perusahaan besar untuk melakukan investasi pengolahan rumput laut.
Disamping itu, dalam kebijakan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menciptakan proyek-proyek padat karya, tetapi juga untuk menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti membangun infrasttruktur jalan, jembatan atau pembangkit listrik.
Terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasional, pemerintah akan merombak secara besar-besaran supaya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bukan hanya menghasilkan ijazah tetapi juga sertifikat kompetensi. Sehingga kalau dia drop out pun, dia bisa mencari kerja karena dia punya sertifikat kompetensi dan seterusnya, terang Darmin.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
