Setelah 12 Tahun, LKPP Peroleh Opini WTP

0
482
Presiden Jokowi dan Ketua BPK dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016, di Istana Bogor, Selasa (23/5) pagi. (Foto: Setkab)

(Vibizmedia – National) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa syukurnya, karena setelah 12 tahun untuk pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, 84% laporan keuangan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) juga memperoleh opini WTP.

“Ini adalah sebuah kerja keras kita selama ini, oleh Kementerian/lembaga dalam penggunaan uang rakyat, penggunaan APBN,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5) pagi.

Diakui Presiden, masih ada K/L yang mendapatkan opini WDP dan disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat). Untuk itu, Presiden meminta agar segera dibentuk gugus tugas atau task force, terutama yang disclaimer, agar bisa meloncat langsung ke WTP.

K/L yang mendapatkan opini WDP adalah: 1. Kementerian Pertahanan; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. BKKBN; 5. KPU; 6. Badan Informasi Geopasial; 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 8. Lembaga Penyiaran Publik RRI.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa esensi dari akuntabilitas pemerintah adalah pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat. Penggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan pemerintah  harus memastikan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN kita..

Sebelumnya Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam laporannya mengatakan, bahwa LKPP Pemerintah Pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2016. “Perolehan opini WTP ini merupakan yang pertama kalinya setelah 12 tahun sejak LKPP Tahun 2004,” ujarnya.

Ketua BPK itu menilai adanya upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang lebih accountable. Hal ini terlihat pada capaian opini WTP atas 73 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). “Jumlah ini mencapai 84 persen, naik dibandingkan tahun lalu yang  hanya 65 persen,” ujarnya. (em)

Journalist: Mytri                                                                                                                                              Editor: Mark Sinambela                                                                                                                                 Source: Setkab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here