Money Follow Program, Penggunaan TKDD K/L Dan Kepala Daerah Untuk Kepentingan Rakyat

0
431

(Vibizmedia-Jakarta) Pasca disetujui  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 oleh DPR akhir Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada menteri, kepala lembaga dan kepala daerah di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/12).

DIPA Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi TKDD tersebut, diserahkan secara simbolis kepada 12 menteri dan pimpinan lembaga serta seluruh gubernur untuk melaksanakan berbagai program pemerintah tahun 2019.

Pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesr Rp 2.165,1 triliun sementara belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun.

Belanja pemerintah pusat dialokasikan melalui kementerian lembaga sebesar Rp 855,4 triliun dan nonkementerian lembaga Rp 778,9 triliun, keduanya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.

TKDD sebesar Rp 826,8 triliun diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta agar aparatur pemerintah mampu menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk kegiatan yang memberi nilai tambah pada pembangunan, serta menyejahterakan rakyat.

Para aparatur pemerintah harus dapat mempersiapkan program-program pembangunan 2019 agar berjalan efektif mulai awal Januari 2019.

Untuk itu, pemerintah di himbau melakukan persiapan lelang lebih awal dan memastikan alokasi anggaran berfokus pada kegiatan utama yang langsung dirasakan masyarakat serta menghemat belanja-belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas, dan honorarium.

Perlunya menghilangkan budaya penyalahgunaan anggaran, seperti pemborosan, mark-up, maupun perbuatan menyimpang lainnya. Pimpinan instansi wajib ikut serta dalam pengawasan, sembari mengoptimalkan dukungan aparat pengawas internal masing-masing K/L dan Pemda.

Kepada seluruh gubernur. Presiden tegaskan perlunya fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai dana APBN keluar begitu saja, ungkap Presiden Jokowi.

Ia meminta belanja APBN tidak habis hanya untuk belanja rutin yang tidak ada bekasnya. Jangan sampai habis untuk rutinitas saja, lupa mengukur kemanfaatan untuk masyarakat, harus money follow program, tegasnya.

Penggunaan TKDD untuk kepentingan rakyat. Ia mengingatkan agar kepala daerah dan pimpinan kementerian serta lembaga tak lagi bermain-main dengan korupsi dan menyalahgunakan anggaran.

Jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran, jangan ada pemborosan, jangan ada mark up. Jangan ada perbuatan-perbuatan menyimpang dan lainnya, jelas Jokowi.

Untuk mencegah kembali terjadinya tindak korupsi, Jokowi meminta agar pengawasan dari aparat pengawas intern dapat dioptimalkan. Yang kita berikan betul-betul diterima oleh yang membutuhkan. Sehingga kita harus memastikan data penerima manfaat betul-betul akurat, tambahnya.

Diperlukannya koordinasi antar kementerian dengan daerah untuk memperlancar pembangunan dan mengoptimalkan pemanfaatan dana APBN.


Journalist: Rully

Editor: Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here