Atasi Dualisme Penghambat Investasi Di Batam, Pemerintah Serahkan Kewenangan Ke Pemkot

0
409

(Vibizmedia-Jakarta) Peliknya persoalan dualisme di Batam, membuat realisasi investasi di wilayah ini berjalan lambat sehingga pemerintah akan mengeluarkan rencana pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Ia mengungkapkan kekesalannya terkait lambannya progres investasi di Batam, Rabu (12/12). Menurutnya, dirinya sudah memimpin rapat terkait percepatan pembangunan di Batam berkali-kali tapi hasilnya diakui masih jauh dari target.

Pada 2015 Desember kita pernah bicara ini. Januari 2016 kita pernah bicara ini, Maret 2017 kita pernah berbicara ini. Sudah dirapatkan berkali-kali, tegasnya.

Berdasarkan informasi dari para wirausaha dan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bahwa ada beberapa masalah. Tapi salah satu yang berulang itu kewenangan yang dualisme di Batam.

Presiden Jokowi menjelaskan Batam dan sekitarnya memiliki posisi strategis yang bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya tarik yang bagus. Oleh karena itu, Batam juga diharapkan menjadi kawasan ekonomi yang mampu menarik investor.

Persoalan dualisme kewenangan di Batam sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Berdasarkan hasil rapat terbatas yang dilakukan pada Januari 2016 dan Maret 2017, persoalan dualisme kewenangan di Batam akan diselesaikan dengan mengubah Free Trade Zone (FTZ) menjadi KEK dan membentuk BP Batam.

Strategi percepatan pembangunan di Batam juga dinilai harus mencakup kepastian hukum bagi investor, termasuk perizinan, khususnya di sektor infrastruktur dan pelabuhan.

Badan Pengusahaan Batam telah mengalokasikan lahan bagi 20 perusahaan sejak awal tahun ini. Total komitmen investasi dari pengalokasian lahan tersebut mencapai Rp 5,2 triliun.

Disamping itu, Presiden memutuskan BP Batam sebagai tangan pemerintah pusat di daerah akan dirangkap oleh Walikota Batam sehingga diharapkan kewenangan penuh akan berada pada satu tangan saja.

Terkait implementasinya, menurut Darmin keputusan ini akan dilakukan secepatnya. Saat ini, pemerintah masih mempersiapkan aspek legalnya.

 

Journalist: Rully

Editor: Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here