Kontrol Konsumsi Energi Masyarakat, Pemerintah Siapkan Kebijakan EBT Capai 23% di 2025

0
323

(Vibizmedia-Nasional) Untuk mendorong percepatan pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT), Pemerintah Indonesia terus terlibat aktif dalam memenuhi Paris Agreement melalui pelaksanaan berbagai kebijakan seputar EBT.

Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengontrol konsumsi energi masyarakat, sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan kebutuhan sistem tenaga listrik setempat. Pemerintah lakukan penambahan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi terbarukan di luar rincian RUPTL PLN 2019-2028.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, DJK ESDM Wanhar mengatakan untuk mendukung pengembangan EBT dan untuk memenuhi tercapainya bauran energi 23 persen sesuai dengan kebijakan energi nasional di tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik , Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Kepmen ESDM Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengesahan RUPTL PLN 2019-2028.

Kedepannya, bauran energi tahun 2025 sebesar 23 persen, dengan perincian target melalui PLTA 10,4 persen, dan PLTP dan EBT lainnya sebesar 12,6 persen.

Dalam RUPTL 2019-2028, Kementerian ESDM telah menginstruksikan PLN agar terus mendorong pengembangan energi terbarukan.

Target penambahan pembangkit listrik dari energi terbarukan hingga 2028 adalah 16.765 MW, jelas Wanhar dalam keterangan pers, Senin (1/7).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here