Presiden Jokowi Mengirimkan Surat ke DPR Pindahkan Ibu Kota

0
584
Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota ke dua wilayah yaitu Provinsi Kalimantan Timurdi sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. FOTO: VIBIZMEDIA.COM/RULLY

(Vibizmedia-Jakarta) Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait keputusannya untuk sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia.

Dalam keterangan persnya, Presiden mengatakan bahwa dirinya paham bahwa pemindahan ibu kota negara ini, termasuk lokasinya, membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR. Oleh sebab itu, tadi pagi saya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR RI dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut,jelasnya di Istana Negara, pada Senin (26/8).

Pemerintah juga akan segera menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur pemindahan ibu kota tersebut. Rancangan tersebut nantinya juga akan disampaikan kepada DPR.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi sekaligus memastikan bahwa Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan serta terus mengembangkannya sebagai kota bisnis dan pusat perdagangan berskala regional dan global.

Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp 571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi, jelasnya.

Untuk diketahui, pembangunan ibu kota baru di lokasi yang telah ditentukan tersebut bukan satu-satunya upaya yang ditempuh pemerintah dalam rangka mengurangi kesenjangan di Pulau Jawa dan luar Jawa. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga berkomitmen untuk membangun industrialisasi di luar Pulau Jawa dengan melakukan hilirisasi sumber daya alam.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp 466 triliun untuk mendesain dan membangun infrastruktur yang diperlukan. Presiden menjelaskan bahwa pendanaan untuk menjalankan program tersebut diupayakan untuk tidak membebani APBN.

Nantinya 19 persen itu akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN, jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here