(Vibizmedia-Nasional) Presiden Joko Widodo bertemu dengan para kepala daerah di Maluku, sebelum dirinya meninjau posko pengungsi, Selasa, 29 Oktober 2019, semalam.
Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, hadir pula 7 bupati dan 1 wali kota se-Maluku dalam pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mendapatkan laporan terkait penanganan bencana gempa yang melanda wilayah Maluku pada 26 September 2019 lalu.
Selain itu, Presiden juga mendengar aspirasi dari para kepala daerah di Maluku, salah satunya terkait Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.
Ya tadi malam saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, seluruh bupati dan wali kota sudah rapat terbatas. Tadi malam jam 9 malam sampai jam 10-an. Yang disampaikan juga sama seperti yang tadi bapak sampaikan. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang, ungkap Presiden saat berdialog dengan warga di posko pengungsi Universitas Darussalam.
Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Presiden akan langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baginya, meskipun dirinya sebagai Presiden memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan soal fiskal, tetapi pemegang uang negara adalah Menteri Keuangan.
Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden, ungkapnya.
Presiden Jokowi mengaku bahwa aspirasi serupa sering ia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga APBN pun memiliki keterbatasan.
Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku, jelasnya.
Keluhan lainnya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi yaitu terkait infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Presiden mengakui bahwa keluhan tersebut datang dari Indonesia bagian timur. Menurutnya, ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih harus diperbaiki.
