Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju

0
115
Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2019 (Foto: Maruli Vibizmedia)

(Vibizmedia – Nasional) Hari ini (6/11) berlangsung Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Plenary Hall JHCC, Jakarta yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hadir juga Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H. Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Presiden dalam sambutan pembukaan Rakornas, salah satunya menekankan bahwa UKM-UKM harap dimasukan ke e-catalogue.

“Produk lokal menjadi produk tuan rumah. Jangan dipersulit Undang-undangnya untuk produk dalam negeri. Beri insentif khusus untuk produk-produk kecil. Permudah persyaratan UMKM, tetapi tetap jamin kualitas. pekerjaan besar kita ada disini. Cek betul apakah benar produsen/pengantara”, jelas Presiden Jokowi.

Juga ditegaskan oleh Presiden Jokowi hal-hal ang perlu dilakukan LKPP, yakni:1. Mendorong produk dalam negeri, 2. Membuka lapangan kerja dan 3. Pengembangan UMKM.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan di Jakarta selama dua hari (06-07/11), dengan mengambil tema “Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju”.  Kegiatan ini diikuti oleh 4000 peserta perwakilan stakeholder pengadaan dari seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Organisasi mitra pembangunan yang terkait.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pemerintah dihadapkan pada tantangan memajukan Indonesia melalui pengembangan SDM yang unggul. Pengadaan nasional harus mendukung misi tersebut dan semua stakeholder pengadaan juga perlu mendukung misi SDM yang unggul.

Dalam pengadaan, LKPP mengajak seluruh stakeholder untuk bertransformasi mewujudkan pengadaan yang lebih menjawab tantangan di atas.

Transformasi pengadaan yang akan dilakukan oleh LKPP dan seluruh stakeholder, meliputi:

  1. Kebijakan dan strategi pengadaan yang inklusif dalam rangka pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan;
  2. Efektivitas proses dan membenahi pasar pengadaan ;
  3. Pengembangan dan pembinaan SDM serta kelembagaan yang efektif;
  4. Sistem penyelesaian permasalahan pengadaan.

Sampai dengan hari ini, pengadaan nasional kita telah memiliki peraturan dan pedoman yang lebih sederhana dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sistem pengadaan nasional telah  memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah sebesar Rp. 5.335 triliun. LKPP mencatat nilai transaksi melalui e-tendering sebesar Rp. 1.737,8  triliun dan e-purchasing sebesar Rp. 240,8 triliun, sedangkan sisanya dilakukan melalui skema pengadaan yang belum terakomodir melalui sistem elektronik. Dari nilai transaksi e-tendering, berhasil dibukukan optimalisasi anggaran pemerintah sebesar Rp. 177,9 triliun dihitung dari selisih pagu dengan hasil tender.  Sistem pengadaan secara elektronik terbukti memudahkan proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan membuka akses pasar pengadaan yang lebih baik. Ke depan dengan transformasi pengadaan di era digital seluruh belanja pengadaan pemerintah akan dilakukan dan tercatat dalam sistem elektronik.

Sebagai modal awal untuk mewujudkan SDM unggul, pengadaan nasional telah didukung oleh 270.000 personil yang bersertifikat, 84 lembaga pelatihan terakreditasi, 600 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan. Hal itu sejalan dengan upaya meningkatkan kompetensi SDM dan maturitas kelembagaan.

LKPP sampai hari ini telah melakukan pendampingan proses pengadaan di banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah antara lain Pembangunan Prasarana dan Penyelenggaraan Asian Games, Penyelenggaraan Asian Para Games, Pengadaan Logistik Pemilu, Palapa Ring serta pendampingan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sistem pengadaan nasional yang dikembangkan LKPP juga mendorong keterlibatan masyarakat luas termasuk organisasi masyarakat, pemerhati pengadaan, jurnalis untuk turut serta melakukan pengawasan dalam proses pengadaan.

Emy T/Journalist/ VM
Editor: Emy Trimahanani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here