Permudah Perizinan dan Investasi, Pemerintah Rencanakan Hapus IMB dan AMDAL

0
126
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil sedang berdiskusi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Presiden. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/RULLY

(Vibizmedia-Nasional) Sebagai bentuk penyederhanaan perizinan agar dapat memudahkan investasi. Pemerintah berencana akan menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil mengatakan dengan menghapus IMB tapi kualitas tujuan itu tetap bisa tercapai, salah satunya dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Menurutnya, dengan RDTR semua sudah jelas peruntukan ruangnya sehingga IMB menjadi tidak diperlukan lagi. Kami akan dorong dengan bicara ke Bappenas supaya tata ruang ini dapat perhatian khusus perihal anggaran dari pemerintah pusat, ungkap Sofyan dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11).

Namun, dalam proses perizinan yang disederhanakan tersebut, pemerintah dituntut untuk tidak mengorbankan kualitas penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki RDTR maka peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan AMDAL terbuka lebar.

Untuk itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki sampaikan penghapusan IMB dan AMDAL ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penyederhanaan perizinan.

Sofyan menambahkan, persoalan tata ruang selama ini baru pada tingkat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ia sampaikan baru 53 Kabupaten/Kota yang memiliki RDTR dan itu tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Dengan kata lain, baru ada 53 RDTR. Tanpa RDTR kita tidak tahu penggunaan secara spesifik tentang lahan tertentu, bangunan tertentu, serta kebijakan tata ruang yang lebih bisa menjadi pegangan, jelasnya.

Selain itu, RDTR juga merupakan bagian penting dari Online Single Submission (OSS). Izin lokasi dapat langsung diterbitkan pada daerah yang memiliki RDTR.

Terobosan ini telah menghilangkan satu regulasi yang biasanya diperlukan terkait izin lokasi yaitu pertimbangan teknis (pertek) pertanahan. Karenanya, RDTR ini perlu untuk terus didorong percepatannya, ungkapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here