Tarik FDI, Langkah Pemerintah Perbaiki Iklim Investasi

0
76
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara pembukaan Kompas 100 CEO Forum yang digelar di Grand Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/11). FOTO: VIBIZMEDIA.COM|MARULI SINAMBELA

(Vibizmedia-Jakarta) Presiden Joko Widodo sampaikan foreign direct investment (FDI) adalah langkah kedua, selain lewat pengembangan destinasi wisata baru untuk meningkatkan devisa.

Cara kedua tersebut, menjadi tugas dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Tentu saja tugas besar dari BKPM adalah menarik investasi langsung atau FDI, yang ini juga bukan sesuatu yang gampang karena semua negara sekarang ini berbondong-bondong ingin menarik FDI masuk ke negara mereka masing-masing,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Kompas 100 CEO Forum yang digelar di Grand Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/11).

Untuk itu, pemerintah juga terus berupaya memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Presiden menjelaskan bahwa masalah terbesar di Indonesia terletak pada banyaknya regulasi atau undang-undang yang dimiliki.

“Bukan sesuatu yang gampang kita selesaikan karena menyangkut banyak sekali undang-undang, tidak hanya di pusat tetapi juga di provinsi, kabupaten, dan kota. Inilah yang ingin kita kerjakan dalam bulan-bulan ke depan ini,” ungkapnya.

Pada Desember 2019 nanti, lanjut Presiden, pemerintah akan mengajukan omnibus law untuk perpajakan. Kemudian nanti di awal Januari 2020, pemerintah akan mengajukan omnibus law untuk iklim investasi yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

“Ada kurang lebih 74 Undang-Undang yang semuanya kita kumpulkan, kemudian kita ajukan menjadi satu undang-undang kepada Dewan, dan kita harapkan dengan undang-undang yang baru ini nanti kecepatan, tindakan-tindakan kita di lapangan, itu akan kelihatan cepat atau tidaknya. Tetapi sekali lagi, ini masih tergantung kepada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat kita,” terangnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan merampingkan birokrasi melalui pengurangan eselon.

Presiden menyebut eselon III dan IV akan dipangkas. Ia bahkan telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengganti eselon III dan IV tersebut dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here