Inginkan Investasi Berbuah, Presiden Minta Investor Dilayani Dengan Baik

0
192
Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpungan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Raffles Hotel, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2020. FOTO: VIBIZMEDIA.COM|MARULI SINAMBELA

(Vibizmedia-Jakarta) Saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpungan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Raffles Hotel, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2020, Presiden berpesan agar investor dilayani dengan baik.

Hal tersebut dikatakannya karena dirinya ingin agar investasi-investasi yang datang ke Indonesia berbuah realisasi.

“Saya sudah titip, investor layani dengan baik. Tadi sudah diceritakan, banyak sebetulnya investor sudah masuk ke negara kita, tapi kita tidak bisa menyelesaikan mereka, sehingga mereka balik lagi,” jelas Presiden.

Pelayanan kepada investor tersebut penting mengingat besarnya komitmen investasi yang masuk ke Indonesia. Menurut Presiden, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa ada investasi sebesar Rp780 triliun yang telah masuk.

“Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bahlil, Rp780 triliun sudah di dalam, menyusul ini kurang lebih 2.200 (triliun rupiah) juga sudah di dalam. Bagaimana mengeksekusi ini?” ungkapnya.

Menurut Presiden, tidak berbuahnya komitmen investasi biasanya disebabkan oleh hal-hal kecil, seperti urusan pembebasan tanah yang tak kunjung selesai sehingga investor tidak bisa memulai usahanya.

Presiden pun mengapresiasi langkah Kepala BKPM yang terjun langsung untuk menyelesaikan kendala-kendala di lapangan.

“Kemarin diselesaikan, misalnya di Provinsi Banten, 2 minggu diselesaikan oleh beliau. Karena saya tahu beliau ini orang lapangan. Meskipun ngancem-ngancemnya pakai bawa nama Presiden. Ini kalau mengancam gubernur, bupati, wali kota, polda, polres, saya dengar pakai nama saya. Bawa-bawa nama saya, enggak apa-apa tapi masalahnya selesai. Buat saya enggak ada masalah. Untuk kebaikan enggak ada masalah. Akhirnya selesai, 2 minggu rampung,” jelasnya.

Selain soal pembebasan lahan, para investor juga kerap terbentur dengan sulitnya mendapatkan izin. Belum lagi, izin tersebut jumlahnya sangat banyak, mulai dari izin di kabupaten/kota, izin di provinsi, hingga izin di kementerian.

“Memang persoalan ini menjadi persoalan besar kita. Regulasi kita ini jumlahnya 42.000 tumpang tindih, yang ini akan kita selesaikan,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here