Lelang Dini Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2020 Mendapat Apresiasi Presiden

0
137
Presiden Joko Widodo ikut menyaksikan langsung penandatanganan kurang lebih 1.300 kontrak kerja proyek-proyek nasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran 2020 usai meresmikan terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Januari 2020. FOTO: VIBIZMEDIA.COM|MARULI SINAMBELA

(Vibizmedia-Bandung) Dalam acara peresmian terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Januari 2020, Presiden Jokowi ikut menyaksikan langsung penandatanganan kurang lebih 1.300 kontrak kerja proyek-proyek nasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran 2020.

“Saya sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Artinya anggaran modal yang ada di Kementerian PU bisa dilaksanakan programnya dalam awal-awal tahun ini,” ungkap Presiden.

Kementerian PUPR telah melakukan lelang pengerjaan dini sejak awal November 2019 lalu. Langkah tersebut ditempuh kementerian sebagai upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2020 ini yang dapat dimulai dengan segera di awal tahun anggaran.

“Lelang itu lakukanlah seawal-awalnya, sedini mungkin, sehingga di awal Januari sudah bisa langsung kerja di lapangan. Akhirnya nanti akan kita dapatkan kualitas konstruksi bangunan yang baik. Tidak kita kejar-kejaran di akhir tahun. Ini yang sudah berjalan sangat lama dan ingin kita hilangkan,” kata Presiden.

Untuk diketahui, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR tahun 2020 tercatat mencapai Rp120 triliun.

Presiden mengatakan bahwa Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan anggaran terbesar di mana anggaran yang ada tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur Indonesia secara merata.

“Itu memang dipakai untuk pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” jelasnya.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menyerukan agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan sedini mungkin dengan perencanaan waktu yang tepat.

Seperti saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 pada 6 November 2019 lalu misalnya, Ia bahkan menyebut pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan segera dan tepat waktu dapat menjadi pendorong serta penggerak perekonomian nasional.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here