Pemerintah Koordinasikan Antar Kementerian, Benahi Data Cleansing PBI

0
64
Ilustrasi Kartu Indonesia Sehat. FOTO: VIBIZMEDIA.COM|MARULI SINAMBELA

(Vibizmedia-Nasional) Saat ini, pemerintah sedang melakukan pembenahan data kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang menjadi prioritas pemerintah.

Pembenahan tersebut berupa pengintegrasian data peserta penerima bantuan iuran dengan basis data terpadu kesejahteraan yang dimiliki Kementerian Sosial.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, pembersihan data (data cleansing) akan segera diselesaikan. Untuk itu kerja sama dan koordinasi antar kementerian, terutama Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri, akan diintensifkan demi mewujudkan pembenahan data tersebut.

“Adanya inclusion dan exclusion error itu akan selalu terjadi. Pasti ada orang yang seharusnya masuk (peserta penerima bantuan iuran/ PBI) tetapi tidak masuk ataupun sebaliknya. Namun, masalah itu harus diperkecil sementara saat ini terlalu lebar. Program kita saat ini adalah memperkecil masalah itu,” ungkap Muhadjir usai rapat kerja gabungan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2).

Sampai dengan 31 Januari 2020 lalu, data BPJS Kesehatan mencatat total peserta PBI yang iurannya dibayarkan pemerintah pusat sekitar 96,6 juta jiwa. Sementara berdasarkan data Kementerian Sosial, jumlah peserta PBI yang tak terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) 30,1 juta jiwa.

Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang tidak terintegrasi dengan DTKS berpotensi digantikan dengan penduduk miskin yang selama ini belum terdaftar sebagai peserta PBI.

Penggantian data peserta PBI di luar DTKS ini akan diprioritaskan pada peserta yang saat ini terdaftar pada segmen pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja atau peserta mandiri kelas tiga.

“Proses (pembersihan data) ini akan dilakukan bertahap dan membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah untuk segera mengirimkan usulan warganya yang tak mampu agar segera bisa dimasukkan sebagai peserta PBI. Verifikasi data perlu dilakukan juga karena tak semua peserta mandiri kelas tiga adalah warga tak mampu,” jelasnya.

Sementaran, pembenahan masalah program JKN-KIS harus dilakukan menyeluruh, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, setidaknya ada tiga hal harus diperhatikan untuk menjamin keberlanjutan program ini yakni tarif; pemberian manfaat berupa pelayanan kesehatan dasar; serta kolektabilitas iuran.

Terkait tarif iuran peserta JKN-KIS, Sri Mulyani mengatakan besaran yang selama ini ditetapkan belum sesuai biaya manfaat pelayanan kesehatan yang dibayarkan, sehingga terjadi defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Sebelum kenaikan iuran dilakukan, defisit BPJS Kesehatan terus meningkat, dari sekitar Rp 9 triliun (2014), menjadi Rp 13 triliun (2017) dan diperkirakan terus meningkat menjadi Rp 32 triliun pada 2019.

“Defisit ini menyebabkan semua fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit mengalami gagal bayar yang kronis. Lebih dari 5.000 fasilitas kesehatan saat ini belum dibayar penuh. Dengan ada kenaikan iuran sesuai Peraturan Presiden 75 Tahun 2019, pemerintah menganggarkan Rp 48 triliun tahun 2020. Itu diharapkan memberi tambahan penerimaan bagi BPJS Kesehatan agar bisa memenuhi kewajiban (pembayaran manfaat) yang selama ini tertunda,” tegas Menkeu.

Target lain yang juga akan didorong adalah meningkatkan kolektabilitas iuran peserta JKN KIS. Muhadjir tambahkan, itu perlu dilakukan untuk mengatasi kemungkinan ada pemasukan iuran yang berkurang dari peserta mandiri kelas tiga yang dipindahkan menjadi peserta PBI.

“Kami targetkan BPJS Kesehatan meningkatkan kolektabilitas iuran peserta dari yang semula 60 persen, walaupun tidak pernah terpenuhi, menjadi minimum 70 pesen,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here