Bersama BI dan OJK, Pemerintah Kawal Dinamika Pasar Keuangan Global

0
254
Menkeu seusai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (9/3). (Foto: Humas Sekretariat Kabinet)

(Vibizmedia – Nasional) Merupakan komitmen pemerintah untuk terus mengawal dinamika yang menjadi dampak pasar keuangan global saat ini. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (9/3).

Ia mengemukakan bahwa situasi dinamika keuangan global saat ini tentu akan menimbulkan aksi reaksi, termasuk dari sisi policy atau kebijakan. Ia menjelaskan bahwa dampaknya berpengaruh terhadap kesehatan dari sektor keuangan,  apakah itu bank maupun non bank. Untuk itu harus dilihat apakah dampaknya bersifat temporer atau lebih lama. Karena dunia memang sedang bergejolak dan tidak dapat melakukan sesuatu agar tidak terkena sepenuhnya.   Namun yang bisa dilakukan, menurut Menkeu, mitigasi dampak seminimal mungkin dan jangan sampai mempengaruhi fundamental dari korporasi-koporasi termasuk sektor-sektor keuangan.

Mengenai dampak Virus Korona (Covid-19), Menkeu menyampaikan semuanya memiliki kaitan, sebagai contoh yakni Indeks Harga Saham kemarin di Wall Street, Dow Jones-nya turun, karena ada masalah internal maupun kondisi penanganan terhadap risiko Covid-19, maka kemudian pagi dibuka di Indonesia juga ikut turun.

”Kemudian dari kita turun, maka Eropa sekarang buka, turun. Kalau kita lihat footsie- kan atau FTSE yang di London itu sekarang sudah turun 6 persen juga. Nah ini semuanya menggambarkan bahwa pasar keuangan dunia mengalami apa yang disebut ketidakpastian,” ujarnya.

Salah satu reaksinya, menurut Menkeu, mencari instrumen yang dianggap aman, makanya yang muncul adalah membeli surat berharga. ”Sekarang Amerika, 10 tahun belum pernah terjadi yield-nya itu turun di bawah 1 persen bahkan hanya 0,6 bahkan ini pagi tadi bisa di 0,3. Ini adalah terendah di dalam sejarahnya mereka. Artinya ini mereka mencari instrumen yang dianggap aman,” katanya.

Soal BPJS Berkaitan soal iuran BPJS yang kenaikannya dibatalkan oleh MA, Menkeu menyampaikan bahwa keputusan tersebut harus dilihat kembali kepada BPJS karena secara keuangan akan terpengaruh. ”Nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan bisa sustain dari sisi keinginan untuk memberikan jasa kesehatan kepada masyarakat secara luas,” ujar Menkeu.

Sampai dengan akhir Desember, menurut Menkeu, kondisi keuangan BPJS meskipun sudah ditambahkan 15 triliun masih negatif hampir sekitar 13 triliun. ”Jadi kalau sekarang dengan hal ini, ya ini adalah suatu realita yang harus kita lihat. Kita nanti akan review lah kalau itu, ya,” pungkas Menkeu akhiri pernyataan kepada pers.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here