Pemerintah Fokus pada Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Masyarakat Lapisan Bawah

0
464
Presiden Joko Widodo. FOTO: BIRO PERS SETPRES

(Vibizmedia- Nasional) Presiden Joko Widodo saat memberikan konferensi pers sore hari ini (31/3) secara virtual telah mengumumkan dikeluarkannya UU Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) beserta Keppres yang terkait dengan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa inti dari  kebijakan pemerintah sangat jelas dan tegas, yaitu yang pertama,  kesehatan masyarakat adalah yang utama. Untuk itu harus mengendalikan Covid-19 dan obati pasien yang terpapar.

Kedua, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli.

Ketiga, pemerintah menjaga dunia usaha, utamanya adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya.

Fokus Bantuan Masyarakat Lapisan Bawah

Selain itu pemerintah akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah.

Pertama, tentang PKH, jumlah keluarga penerima ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Besaran manfaat dinaikkan 25 %. Komponen ibu hamil naik dari 2,4 juta rupiah menjadi 3 juta rupiah per tahun. Komponen anak usia dini sebesar 3 juta rupiah  pertahun. Sedangkan komponen disabilitas 2,4 juta rupiah pertahun. Kebijakan ini  efektif dimulai April 2020.

Ke dua, adalah kartu sembako, jumlah penerima dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi  20 juta penerima manfaat.    Nilainya juga naik 30% dari 150 ribu menjadi 200 ribu dan akan diberikan selama 9 bulan.

Ke tiga, Kartu Pra Kerja, anggaran kartu Pra Kerja dinaikkan dari 10 T menjadi 20 T rupiah. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama diperuntukkan bagi para pekerja informal serta pelaku usaha Mikro dan Kecil yang terdampak Covid-19. Nilai manfaat sebesar 650.000 hingga 1 juta rupiah per bulan selama 4 bulan ke depan.

Ke empat, Tarif Listrik. Untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan ( April, Mei, Juni 2020) . Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50% untuk bulan April-Juni 2020.

Ke lima, perihal antisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan 25 Trilyun untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar dan logistik

Ke enam, perihal keringanan pembayaran kredit, bagi para pekerja informal,  baik untuk ojek online, supir taksi, pelaku UMKM, nelayan dengan penghasilan harian dan kredit di bawah 10 M, OJK telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan mulai di bulan April. Telah ditetapkan prosedur pengajuannya  dimana tidak perlu ke Bank, cukup melalui email atau media digitalisasi seperti WA.

Jokowi menegaskan bahwa  semua skenario telah disiapkan dari yang ringan, moderat, sedang maupun yang terburuk. Darurat sipil disiapkan apabila terjadi keadaan yang abnormal dan perangkat nya sudah disiapkan.  Dengan baru saja ditanda tanganinya  PP dan Kepres berkaitan dengan PSBB dan diharapkan mulai efektif berjalan, maka diharapkan provinsi, kabupaten dan kota, sesuai UU yang ada, bisa berkoordinasi dengan Ketua Satgas Covid-19.  Sehingga semua memiliki aturan main yang sama  yaitu UU yang telah dikeluarkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here