(Vibizmedia-Nasional) Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan prioritas utama dalam menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat dilapisan bawah.
“Kita merasakan semuanya dampak dari pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, supir taksi, supir bus, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengerajin, pengusaha mikro dan masih banyak lagi”, ungkap Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Rabu 9 April 2020.
Itulah sebabnya, pada tanggal 31 Maret 2020 yang lalu, Presiden telah menyampaikan sejumlah kebijakan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat dilapisan bawah.
“Pada tanggal 31 Maret lalu, saya telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari keluarga harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima, jumlahnya total anggarannya 37,4 triliun rupiah kemudian yang berkaitan dengan kartu sembako diberikan kepada 20 juta penerima per orang diberikan 200 ribu perbulannya dan totalnya adalah 43,6 triliun rupiah. Kemudian, kartu prakerja yang sudah disampaikan yang lalu juga 5,6 juta orang insentif pasca pelatihan 600ribu rupiah selama 4 bulan, anggaran yang disiapkan adalah 20 triliun rupiah kemudian pembebasan tarif listrik pada 450 VA dan diskon untuk 900 VA, yang tadi yang 450 VA 24 juta pelanggan, yang 900 VA 7 juta pelanggan anggaran yang disiapkan 3,5 triliun rupiah”, tambahnya.
Selain itu juga, dalam minggu ini pemerintah telah memutuskan kebijakan bantuan sosial yang baru, yaitu bantuan khusus bahan pokok (sembako) dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,6 juta KK dengan besaran Rp600ribu perbulan selama 3 bulan anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun.
Selain itu, bantuan sembako juga diberikan bagi masyarakat di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp600ribu rupiah selama 3 bulan dengan total anggaran Rp1,1 triliun. Sedangkan untuk masyarakat diluar masyarakat Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK, yang tidak menerima bansos PKH dan bansos sembako, diberikan Rp600 ribu selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp 16,2 triliun.
Presiden menambahkan sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial didesa yang akan diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima sebesar Rp600 ribu perbulan selama 3 bulan dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp21 triliun.
Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Presiden, kita akan memperkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian, yang total anggarannya sebesar Rp16,9 triliun.
“Ini nanti ada di Kementerian Desa dengan program padat karya tunai desa ini targetnya 59 ribu tenaga kerja, Kementerian PUPR program padat karya tunai targetnya 530 ribu tenaga kerja, dengan total nilai 10,2 triliun rupiah, kemudian di kementerian-kementerian yang lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kemudian Kementerian Perhubungan dan terakhir Polri juga akan melaksanakan program keselamatan ini sama seperti program prakerja, yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, supir bus atau truk dan kenek akan diberikan insentif Rp600ribu perbulan selama 3 bulan, anggaran yang disiapkan disini adalah Rp360 miliar”, jelas Presiden.
Diakhir keterangannya, Presiden sampaikan pemerintah berupaya untuk menyisir lagi anggaran – anggaran yang tersedia untuk menambah bantuan sosial, memperluas peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya.
“Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama, saya mengajak para pengusaha untuk berusaha kerja mempertahankan para pekerjanya dan saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bergotong royong secara nasional kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya menjadi lompatan kemajuan”, ungkapnya
