Mulai April Hingga Juni, KK Terdampak Covid-19 Mendapat BLT Dana Desa Rp 600 Ribu Per Bulan

0
603
Ilustrasi pengajuan dana desa melalui kepala desa. FOTO: KEMENDES PDTT

(Vibizmedia-Nasional) Guna membantu masyarakat miskin di desa, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mensosialisasikan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk wilayah Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim menyampaikan bahwa dana desa tersebut diberikan sebagai BLT kepada masyarakat miskin di desa di tengah pandemi Covid-19.

BLT tersebut merupakan pengalihan 31 persen dari total Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp72 triliun yakni Rp22,4 triliun, yang akan diberikan kepada 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang akan diserahkan oleh kepala desa atau perangkat desa kepada terdampak Covid-19.

Masing-masing KK tersebut akan mendapatkan Rp600 ribu setiap bulannya selama tiga bulan, mulai dari bulan April hingga Juni.

Abdul Halim mengatakan sebisa mungkin BLT Dana Desa diberikan kepada penerima secara non tunai (transfer perbankan). Namun jika benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan secara non tunai, ia mengatakan, BLT Dana Desa juga boleh diserahkan secara tunai.

“Tidak mutlak, tapi usahakan betul secara non tunai. Kalau tidak bisa (non tunai), tunai juga tidak apa-apa, yang penting nyampe ke penerima BLT dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” ungkapnya.

BLT Dana Desa ini, diberikan kepada warga miskin di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja.

Terdapat tiga tingkatan alokasi pemberian BLT, yang terdiri dari:

1. Desa yang miliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen
2. Desa yang miliki Dana Desa Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen
3. Desa yang miliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen

Untuk itu, Abdul Halim meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDesa) di revisi merujuk pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2018, dimana Dana Desa akan berfokus pada tiga hal yaitu Penanganan Covid-19, Program Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai.

“Jika sudah cair, maka dilanjutkan saja. tapi, segera revisi sesuai tiga fokus itu,” jelas Abdul Halim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here