Kemendikbud Jamin Guru Honorer Terdaftar di Dapodik Dapat Honor dari Dana BOS

0
992
Jumlah guru dan dosen belajar di Indonesia dampak Covid-19. DOK: KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN

(Vibizmedia-Nasional) Untuk menjamin guru honorer yang bekerja di masa pandemi Covid-19 tetap diberikan honor sesuai haknya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencabut ketentuan pembayaran honorarium guru paling banyak 50 persen dari total dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020.

“Batasan persentase yang selama ini diatur (dalam aturan sebelumnya) dilepas semua. Kita serahkan ke kepala sekolah untuk mengatur penggunaannya sesuai keperluan sekolah,” jelas Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Hamid Muhammad, melalui telekonferensi beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, tercatat ada 2 persen sekolah yang menjalankan aktivitas belajarnya secara penuh di sekolah. Masih ada guru-guru yang melakukan pembelajaran di sekolah, lanjutnya, dengan sistem piket hingga melakukan kunjungan ke rumah murid-muridnya untuk mengatasi kendala komunikasi dalam proses pembelajaran.

Untuk itu, Hamid menjelaskan ketentuan guru honor yang bisa dibayarkan upahnya berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020. Pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan, yakni tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi, serta memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah.

Hamid sampaikan ada sekolah yang belum mendaftarkan seluruh tenaga pendidiknya dalam Dapodik padahal guru tersebut sudah mengabdi bertahun-tahun.

“Dapodik sudah ada dari tahun 2013. Sekolah wajib memasukkan semua data guru honorernya. Guru honor yang sudah lama mengajar di sekolah itu harus dimasukkan ke Dapodik. Data di Dapodik menjadi dasar untuk melakukan audit. Jika tidak ada datanya maka guru tersebut tidak berhak menerima honor dari dana BOS,” tegasnya.

Dana BOS tersebut langsung dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Pencairan dana BOS, tambahnya, sampai hari dengan 24 April 2020 sudah mencapai 99%, sisanya sedang dalam proses verifikasi data, yaitu sekolah-sekolah yang berada di timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

“Sementara untuk BOP PAUD dan Kesetaraan karena tahapan penyalurannya dari Kemenkeu ke pemda kemudian ke satuan pendidikan, hingga saat ini dana yang tersalurkan mencapai 48%, sisanya masih dalam proses,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here