Kemendes Telah Cairkan BLT Dana Desa di 8.157 Desa

0
596
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memberikan keterangan pers terkait bantuan langsung tunai Dana Desa melalui telekonferensi, Senin 27 April 2020. FOTO: KEMENTERIAN DESA PDTT

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyampaikan sampai dengan Senin, 27 April 2020 ada sebanyak 8.157 desa di 76 kabupaten, telah melakukan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Abdul Halim sampaikan BLT Dana Desa dengan total Rp70 miliar tersebut, diserahkan kepada penerima melalui transfer perbankan, dan ada juga diserahkan langsung secara tunai ke rumah penerima.

“Saya bersyukur sudah banyak yang cair meskipun proses kebijakan dana desa untuk BLT ini baru beberapa waktu yang lalu,” ungkap Menteri Desa PDTT melalui telekonferensi, pada Senin 27 April 2020.

Menurutnya, perbedaan kondisi di setiap daerah menyebabkan tidak semua desa bisa melakukan pencairan BLT Dana Desa kepada penerima melalui metode transfer perbankan. Meski demikian, jika mengharuskan dilakukan penyaluran secara tunai, ia mengimbau kepala desa untuk meminta pengawasan dari pihak kepolisian setempat.

Selain itu, dirinya meminta pencairan secara tunai ini, harus tetap mengikuti protokol pencegahan Covid-19.

“Yang dilakukan pencairan secara non tunai sudah jelas, tidak ada pertemuan. Nah ada juga yang dikirim door to door, dikirim ke rumah penerima manfaat. Karena semua tetap memperhatikan protokol kesehatan,” jelas Abdul Halim.

Untuk diketahui, 31 persen dari Rp72 Triliun atau Rp22,4 Triliun total dana desa tahun 2020 digunakan untuk BLT. Anggaran ini diberikan kepada keluarga terdampak ekonomi akibat Covid-19 di desa, yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kartu Pra Kerja, dan lainnya.

“Agar tidak terjadi overlapping (tumpang tindih), harus ada rujukan. Rujukannya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika di dalam rujukan itu calon penerima BLT yang sudah didata tidak ada yang tercover, maka mereka yang jelas-jelas kena dampak covid-19 dari sisi sektor ekonomi, otomatis berpeluang besar untuk mendapatkan BLT Dana Desa,” terangnya.

Abdul Halim menjelaskan terkait pendataan calon penerima dilakukan oleh relawan desa lawan Covid 19 berbasis RT dan RW. Pendataan dilakukan oleh tiga orang relawan, yang kemudian dibawa ke dalam forum Musyawarah Desa (Musdes). Setelah diputuskan dalam Musdes, data calon penerima BLT ditanda tangani oleh kepala desa, yang kemudian disahkan oleh pemerintah kabupaten/walikota.

“Ini bentuk kita memberikan kepercayaan kepada desa, karena desa jauh lebih tahu kondisi desanya masing-masing,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya, meminta para bupati/walikota untuk membantu dan mempermudah kepala desa dalam proses pelaksanaan BLT Dana Desa. Sebab baginya, pelaksanaan BLT Dana Desa ini merupakan urusan kemanusiaan yang harus selalu menjadi prioritas utama.

“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada bupati/walikota yang sudah memberikan kemudahan kepada kepala desa dan kepada masyarakat desa yang sangat butuh untuk penyaluran BLT Dana Desa,” kata Abdul Halim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here