(Vibizmedia-Nasional) Sebagai antisipasi adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan dibalik wabah Covid-19, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta kepala desa menggandeng tokoh masyarakat saat melakukan pendataan calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
Pelibatan tokoh masyarakat tersebut, menurut Abdul Halim, dilakukan dalam rangka menghindari kecurigaan antar warga.
“Makanya pendataan dilakukan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan PKK, RT, RW, Babinsa dan lain-lainnya,” jelas Abdul Halim dalam keterangannya, Selasa 28 April 2020.
Abdul Halim menyampaikan hasil pendataan sasaran keluarga miskin tersebut, dibahas dalam musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data.
Selanjutnya, data yang sudah valid dan ditanda tangani Kalo lah kepala desa tersebut, selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat.
“Itu salah satu usaha agar BLT Dana Desa tepat sasaran” ungkap Abdul Halim.
Perlu diketahui, pemerintah melalui Mendes PDTT mengucurkan dana senilai Rp22,4 triliun atau 31 persen dari total Dana Desa 2020 yang mencapai Rp72 triliun. Dana tersebut, dialihkan dalam bentuk bantuan langsung tunai bagi 12.487.646 kartu keluarga miskin. Masing-masing keluarga tersebut mendapat Rp600 ribu selama tiga bulan sehingga total menjadi Rp1,8 juta.
