Pemerintah Prioritaskan Warga yang Tidak Terdata DTKS Terima Bansos Presiden

0
579
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengecek salah satu gudang logistik stok bansos Presiden di Marunda, Jakarta Utara. FOTO: KEMENKO PMK

(Vibizmedia-Nasional) Untuk memastikan penyaluran bansos berjalan dengan baik dan ketersediaan stok sembako cukup, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengecek salah satu dari lima gudang logistik stok bansos Presiden, tepatnya di Marunda, Jakarta Utara.

Pengecekan pertama dilakukan di gudang Marunda, Jakarta Utara yang merupakan titik distribusi untuk wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dengan menggandeng PT. Pasar Tani Indonesia sebagai supplier sembakonya.

“Stoknya saya cek tadi. Saya lihat cukup, tidak ada masalah. Aman-aman saja. Mudah-mudahan ini lancar. Saya yakin bisa disalurkan dengan baik,” ungkap Muhadjir saat melakukan pengecekan stok logistik di Marunda, Jakarta Utara, Jumat 1 April 2020.

Selanjutnya Muhadjir turun langsung memantau penyaluran bansos di RW 08, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Untuk RW 08, pada hari ini disalurkan paket bansos sembako sebanyak 1.133 paket.

Dalam kunjungannya ini, Muhadjir menerima laporan dari RW setempat terkait data penerima yang bahwa masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdaftar sebagai penerima.

Dari pembicaraan tersebut, masih ada ruang untuk usulan warga penerima baru. Namun, mesti dipastikan bahwa yang diberikan adalah mereka yang terdampak dan tidak ada tumpang tindih antara yang terima bansos dari pemprov dan pemerintah pusat.

“Sesuai kesepakatan awal pemerintah pusat salurkan bantuan sosial Presiden sebanyak 1,3 juta keluarga di DKI dan apabila pemprov akan menyalurkan bantuan sosial dari anggarannya maka diminta untuk melengkapi guna menjaring yang belum terdaftar. Nanti akan kita benahi persoalan data ini. Saya nanti minta pak Mensos untuk benahi,” tegasnya.

Muhadjir menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan mereka yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan bantuan pemerintah provinsi. Bantuan disalurkan berdasarkan data masyarakat yang membutuhkan yang dihimpun RT/RW setempat.

“Karena data yang diluar DTKS ini adalah kelompok yang harus mendapat perhatian. Terutama mereka yang sebelumnya tidak miskin tiba-tiba menjadi jatuh miskin, sehingga peluang mereka menerima bantuan itu kecil,” ungkap Muhadjir.

“Karena itu justru yang kita perhatikan adalah data yang ada di lapangan. Karena DTKS ini sebagian besar sudah mendapatkan bantuan reguler dari pemerintah, katanya.

Terakhir, Muhadjir juga melakukan pemantauan ke RW 04 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 1.084 paket Bansos Presiden berupa sembako siap disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here