Pemerintah Dukung Pengembangan UMKM di Kawasan Perbatasan

0
275
Ilustrasi perekonomian di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). FOTO: KEMENTERIAN PUPR

(Vibizmedia-Nasional) Dalam menjaga perekonomian masyarakat saat pandemi Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan ruang usaha untuk mendukung keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan perbatasan.

Sesuai Instruksi Presiden sejak 2015 lalu, Kementerian PUPR mulai mengembangkan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana zona penunjang untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, seperti pasar, rest area, warung makan, dan toserba di 3 dari 7 PLBN, yakni Aruk Provinsi Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan PLBN Skouw di Papua.

“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Kamis 14 Mei 2020.
Menurutnya, pengembangan zona penunjang pada tahun 2017 sampai 2019 merupakan kelanjutan dari pengembangan Zona Inti PLBN yang telah selesai dibangun pada periode 2015-2016.

Melalui pembangunan Zona Penunjang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar serta mendekatkan dunia usaha (UMKM) dengan konsumen untuk mempromosikan brand dan produk lokal, termasuk kuliner.

Sebagai contoh, di PLBN Aruk, dukungan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan dilakukan melalui pembangunan pasar yang terdiri dari 24 kios, rest area, dan fasilitas food court. Sedangkan, untuk mendukung distribusi bahan pokok dan logistic, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XI Ditjen Bina Marga telah meningkatkan kualitas Jalan Simpang Tanjung – Aruk sebagai akses PLBN Aruk sepanjang 29 kilometer.

Selain itu, pada tahap II juga diselesaikan infrastruktur penunjang diantaranya gedung karantina, mess pegawai, sarana ibadah, Toserba, dan sarana parkir dengan biaya Rp210 miliar. Saat ini pengembangan PLBN Aruk tengah memasuki tahap III yang meliputi pembangunan Patung Sukarno, rumah karyawan, Gedung Incinerator, penataan Landscape Zona Sub Inti, bangunan X-ray, dan sarana pendukung lainnya dengan anggaran Rp117 miliar. Total luas bangunan zona penunjang seluas 4.441 meter persegi berdiri di atas lahan seluas 3 hektare.

Selanjutnya PLBN Motaain di NTT. Setelah menyelesaikan pembangunan tahap I atau Zona Inti PLBN Motaain pada 2016, pihaknya mengembangkan Zona Penunjang yang meliputi pasar perbatasan dengan jumlah 150 kios, Wisma Indonesia, mess pegawai, rest area, area parkir, Pos Pamtas TNI, Pos Polri, gereja, dan lapangan olahraga dengan anggaran sebesar Rp229 miliar. Saat ini, sedang dilakukan pekerjaan fisik tahap III dengan anggaran Rp100 miliar meliputi Patung Soekarno, mess pegawai BNPP, toilet umum, dan sarana lainnya. Lahan yang digunakan untuk zona penunjang seluas 8,8 hektare dengan luas bangunan 5.194 meter persegi.

Sebagai upaya mempermudah distribusi produk UMKM serta mendukung jalur logistik dan bahan pokok di jalur perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste sepanjang 180 kilometer pada ruas Sabuk Merah (Motaain-Motamasin) dan jalur perbatasan Kabupaten Belu-Kabupaten Malaka yang dimanfaatkan masyarakat untuk mengangkut komoditas perkebunan lokal seperti kayu putih, pohon kelor, dan jambu mente.

Selain itu, percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan juga dilakukan melalui pengembangan Zona Penunjang PLBN Skouw dengan membangun area pasar sebanyak 304 kios di atas lahan seluas 3.600 meter persegi dengan total biaya pembangunan sebesar Rp246,5 miliar untuk tahap II dan Rp129 miliar tahap III.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here