Merancang Recovery Ekonomi di Situasi Extraordinary

0
277
Ilustrasi perekonomian Indonesia. FOTO: VIBIZMEDIA.COM|JUL ALLENS

(Vibizmedia-Kolom) Seluruh dunia sedang berjuang melawan pandemi Covid-19. Sebab, pandemi ini telah merontokkan perekonomian dunia. Dengan cepat wabah menyebar ke lebih dari 213 negara dan lebih dari 4,4 juta orang di seluruh dunia terinfeksi virus tersebut.

Melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19, berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, telah melakukan langkah luar biasa (extraordinary), yakni dengan menggelontorkan stimulus ekonomi yang sangat besar, baik melalui instrumen fiskal maupun moneter.

Langkah-langkah kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan utama akselerasi penanganan Covid-19, hingga upaya mitigasi dampak ekonomi dan keuangan secepat-cepatnya dan tepat.

Hal ini pun diakui Presiden Jokowi kemarin, dalam pengantarnya pada “Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan” melalui telekonferensi, setiap negara sedang berjuang menyelamatkan rakyatnya agar tidak terpapar, sekaligus menyelamatkan rakyatnya agar ekonominya tak terkapar.

Langkah Pemerintah Dorong Perekonomian Nasional
Secara garis besar, stimulus fiskal yang dialokasikan pemerintah memberikan fokus pada peningkatan anggaran kesehatan dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19. Selain itu, bantuan pada masyarakat dan rumah tangga juga diberikan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan tunai dan jaminan sosial. Sedangkan bagi sektor usaha, diberikan skema bantuan berupa penundaan pembayaran pajak hingga jaminan pinjaman.

Intensitas pandemi terus tumbuh eksponensial mengancam jiwa masyarakat, stabilitas ekonomi dan sektor keuangan. Inilah yang mendorong komite pencegahan dan penanganan krisis keuangan negara yang populer disebut KSSK, melihat ini tantangan yang besar bagi dunia dan Indonesia. Komite yang dikoordinir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan beranggotakan Gubernur BI, Ketua OJK dan Ketua LPS ini, melakukan rapat bersama untuk assessment forward looking, sehingga lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020.

Diterbitkannya Perppu I Tahun 2020 merupakan payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi Covid-19. Di dalamnya termasuk penyediaan stimulus fiskal sebesar Rp405,1 triliun. Sebelumnya pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp158,2 triliun untuk stimulus I, II dan pelebaran defisit 0,8% dari PDB.

Kebijakan Ekonomi Extraordinary Indonesia. Sumber: Kementerian Keuangan

Pandemi Covid-19 memang mengharuskan pemerintah punya kebijakan yang luar biasa. Kebijakan untuk menangani masalah kesehatan, melindungi masyarakat dengan jaminan sosial, dan menjaga dunia usaha jadi prioritasnya. Semuanya diatur dalam Perppu No 1/2020.⁣

Lalu apa yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi ini? Pada Selasa, 12 Mei 2020 kemarin, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 akhirnya telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang.

Bukan itu saja, secara resmi pemerintah juga mengeluarkan beleid khusus mengenai pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pelaksanaan program PEN ini telah disahkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020. PP ini bicara program pemulihan ekonomi nasional dilakukan pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi, penjaminan, dan belanja negara.

Keduanya, menjadi pondasi bagi pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa (extraordinary) untuk menghadapi dampak dari Covid-19 dalam bentuk mitigasi dan pemulihan ekonomi, sehingga penanganan wabah Covid-19 dan dampaknya, akan menjadi lebih cepat dan maksimal.

Peran Perppu Nomor I Tahun 2020 Hadapi Covid-19
Sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga terkait, menjadi langkah mitigasi ancaman Covid-19 di bidang kesehatan, ancaman sosial, ekonomi dan stabilitas sistem keuangan mendorong terjadi pemulihan ekonomi untuk membantu korporasi dan UMKM dengan relaksasi pajak dan restrukturisasi pinjaman.

Dengan Perppu ini, pertama, pemerintah dapat lebih fleksibel mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan masalah kesehatan, menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan, memberi dukungan dunia usaha terutama UMKM.

Kedua, batasan defisit APBN disesuaikan bisa >3% dari GDP. Ketiga, insentif serta fasilitas perpajakan dapat diberikan. Keempat, pemerintah bisa menggunakan sumber pendanaan alternatif untuk membiayai penanganan Covid-19 dan terakhir, wewenang KSSK diperluas untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Perluasan wewenang KSSK, di sektor keuangan, BI dapat membeli SBN jangka panjang di pasar perdana untuk mendukung penanganan Covid-19, OJK dan LPS cegah resiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah perbankan, sedangkan pemerintah menangani masalah perbankan dan stabilitas sistem keuangan akibat covid-19.

Sedangkan di sisi Fiskal, mengatur tambahan belanja, refocusing kegiatan, dan realokasi anggaran K/L termasuk TKDD. Di sisi moneternya, melakukan relaksasi dan peningkatan likuiditas, juga relaksasi di sektor jasa keuangan sebagai bantalan dan moderasi dampak Covid-19 yang menganggu ekonomi.

PP Nomor 23 Tahun 2020
Sebagai turunan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, PP Nomor 23 Tahun 2020 merupakan respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal dan UMKM dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2020, dan diundangkan pada 11 Mei 2020.

Pemerintah meresponnya dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan PEN, kegiatan ekonomi para pelaku usaha dapat dipulihkan. UMKM bisa memperpanjang nafasnya dan ekonomi Indonesia bisa bergerak kembali.

Dukungan Untuk Dunia Usaha dan Stimulus Kredit UMKM. Sumber: Kementerian Keuangan

Pembiayaan Program PEN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sekarang yang perlu dipacu adalah stimulus ekonomi setelah dikeluarkannya Perppu 1/2020, harus dibarengi dengan skema teknis dan alur distribusi alokasi yang mutakhir dan transparan dan ada fungsi pengawasannya, agar tepat sasaran bagi masyarakat, dunia usaha dan sektor strategis lainnya yang terdampak Covid-19.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here