Kemendes Kerja Sama dengan ITB Bangun Sistem Informasi Desa

0
620
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal rapat virtual dengan Civitas Akademika Institut Teknologi Bandung, pada Senin 18 Mei 2020. FOTO: KEMENTERIAN DESA PDTT

(Vibizmedia-Nasional) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengajak Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk melakukan kajian atau telaah akademik dalam memberikan masukan soal strategi penentuan skala prioritas pengunaan Dana Desa.

Menurut Abdul Halim, hal ini agak mendesak karena waktunya agak mepet dengan penyusunan Peraturan Menteri Desa (Permendes), terkait dengan Skala Prioritas Pengunaan Dana Desa tahun 2021 yang harus selesai pada bulan Agustus 2020 ini.

“Ini jadi satu masalah sendiri, yang perlu ada penanganan atau perubahan paradigma dan alur pikir. Olehnya, kami harapkan dukungan dari Civitas Akademiki ITB,” ungkap Abdul Halim dalam rapat virtual, Senin 18 Mei 2020.

Kemendes PDTT juga mengharapkan dukungan ITB terkait Sistem Informasi Desa dengan melihat kebijakan Jaring Pengamanan Sosial yang ditetapkan oleh Presiden untuk antisipasi Covid-19, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BLT sendiri pada faktanya baru terealisasi sekitar 24 persen, sementara desa yang sudah menyelesaikan Musyawarah Desa (Musdes) untuk penentuan Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) sekitar 50 ribuan desa.

Salah satu penyebab minimnya realisasi ini karena masalah tumpang tindih data di tingkat Kabupaten, dimana Kemendes PDTT memang mensyaratkan hasil Musdes dibawa ke tingkat Kabupaten untuk disinkronisasikan.

“Ini kelemahan, tapi merupakan keniscayaan. Dengan sinkronisasi di daerah terjadi hambatan luar biasa,” jelasnya.

Abdul Halim ingin di tahun 2021 jadi momentum untuk ada Sistem Informasi Desa, yang terkait kelengkapan data mengenai desa yang juga berisikan soal potensi desa. Jika memang hal ini disetujui Presiden Joko Widodo, maka bisa saja aparatur desa dilatih oleh BPS sebagai operatornya.

Hingga akhirnya, seluruh data itu basisnya di desa dan updating data ini bisa dilakukan setahun sekali dengan gunakan Dana Desa.

Pihaknya pun ingin ada revitalisasi ekonomi di desa, apalagi pasca pandemi Covid-19 ini. Kemendes ingin desa miliki konsep yang utuh dan implentatatif terkait urusan ketahanan pangan.

Jika persoalan ketahanan pangan ini telah tertata dengan baik maka urusan-urusan lainnya menjadi tidak terlalu rumit di desa.

“Revitalisasi ekonomi jangka pendek karena Covid-19 maupun pengembangan ekonomi desa dan pedesaan menurut kami juga butuhkan dukungan pemikiran dan konseptual dari ITB,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor ITB Reini D Wirahadikusuma sendiri mengapresiasi kepercayaan Kemendes PDTT dengan mengajak ITB untuk bersama-sama memikirkan arah dan skala prioritas pembangunan desa.

“ITB berkenan membantu karena kebetulan kampus baru akan aktif kembali pada Agustus 2020 maka itu ada alokasi waktu untuk kerja sama ini,” ungkap Reini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here