Pemerintah Uji Coba Pengurangan Pembatasan Sosial di Sektor Transportasi

0
1356
Ilustrasi penumpang pesawat. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/FANNY

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mubadjir Effendy menekankan bahwa pengurangan pembatasan sosial tidak dapat diartikan sebagai sebuah pelonggaran. Dalam pengurangan tersebut, protokol kesehatan harus tetap dijalankan, bahkan diperketat.

“Pengurangan pembatasan di bidang perjalanan, salah satu aspek yang diujicobakan. Ini jadi taruhan apakah nanti kita akan lakukan untuk di sektor-sektor yang lain,” ungkap Muhadjir dalam keterangannya, Sabtu 16 Mei 2020.

Muhadjir menyampaikan pengurangan pembatasan sosial terutama yang dilakukan di Bandara International Soekarno Hatta hingga hari ini sudah cukup baik. Hanya, ada beberapa aturan yang masih harus diperketat serta dilakukan sejumlah perbaikan.

Ketersediaan jumlah petugas KKP yang tidak hanya memastikan kesehatan para calon penumpang, lanjutnya, tetapi juga seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan perjalanan lintas wilayah melalui jalur udara.

“Hal-hal seperti ini yang harus kita evaluasi sebelum kita membuka lagi pembatasan sosial pada sektor-sektor yang lain. Protokolnya harus dipersiapkan sungguh-sungguh dan dihitung segala konsekuensinya sehingga tidak terjadi kasus seperti hari pertama dibukanya perjalanan di bandara,” terang Muhadjir.

Muhadjir menekankan skenario pengurangan pembatasan sosial yang disiapkan untuk mengantisipasi kembalinya kehidupan normal seperti sebelum terjadi Covid-19 juga harus disertai dengan pengawasan ketat, terutama dengan melibatkan TNI/Polri.

“Satu yang menurut saya harus diperhatikan yaitu penegakan aturan. Biarpun aturan protokolnya kita bikin bagus, tapi kalau di lapangan ngga ada yang tanggung jawab atau mendapatkan mandat sebagai penegak aturan itu juga tidak akan berjalan dengan baik,” jelasnya.

Ia pun mengusulkan tanggung jawab pelaksanaan pengurangan pembatasan sosial agar diserahkan kepada kementerian-kementerian terkait yang membidangi. Sementara Kementerian Kesehatan bertugas mengumpulkan atau mengkompilasi aturan yang telah dilaksanakan di lapangan.

“Saya kira ini bisa diatur secara serentak sehingga kalau itu semua nanti diberlakukan sudah dipersiapkan dengan baik protokol kesehatannya,” kata Muhadjir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here