Pemerintah Ingatkan Masyarakat Ikuti Permenkes Nomor 9 Tahun 2020

0
379
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. FOTO: SETKAB

(Vibizmedia-Nasional) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah melarang kegiatan keagamaan yang sifatnya masif.

“Di tengah-tengah masyarakat ini sekarang timbul diskusi apakah salat Idulfitri itu boleh dilakukan atau akan dilakukan di masjid atau di lapangan secaraberjemaah/beramai-ramai seperti yang sudah-sudah sebelum misalnya kebiasaan adanya Covid-19,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, usai rapat terbatas, Selasa 19 Mei 2020.

Mahfud menjelaskan kegiatan keagamaan yang sifatnya masif, seperti salat berjemaah di masjid atau Salat Id di lapangan itu termasuk kegiatan yang dilarang oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yaitu tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

“Juga dilarang oleh berbagai peraturan undang-undang yang lain, misalnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kewilayahan, yang dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 kegiatan keagamaan yang masif, yang menimbulkan/menghadirkan kumpulan orang banyak itu termasuk yang dilarang. Termasuk yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan,” lanjut Mahfud.

Karenanya, pemerintah meminta dengan sangat agar ketentuan tersebut tidak dilanggar.

“Pemerintah meminta dan mengajak tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, dan tokoh-tokoh masyarakat adat untuk meyakinkan masyarakat bahwa kerumunan salat berjemaah itu termasuk bagian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, bukan karena salatnya itu sendiri, tetapi karena itu merupakan bagian dari upaya menghindari bencana dan Covid-19 termasuk bencana non alam nasional yang berlaku berdasar keputusan Pemerintah.

Soal mudik lebaran, Menko Polhukam sampaikan bahwa larangan mudik tetap berlaku sampai saat ini dan tidak akan dicabut sampai waktu yang akan ditentukan kemudian.

“Oleh sebab itu, penegakan aturan ini supaya dikawal oleh Polri, TNI, Forkopimda bersama pemerintah daerahnya dan dengan kelengkapannya seperti Satpol PP dan lain-lain,” terangnya.

Untuk itu, Mahfud meminta agar ada pemeriksaan di pintu-pintu keluar atau pintu masuk, di jalan-jalan tikus, atau di kendaraan-kendaraan besar yang menjadi tempat orang bersembunyi untuk mudik itu supaya dilakukan secara ketat dan di waktu-waktu yang biasanya dianggap petugasnya lengah.

“Misalnya di tengah malam itu biasanya orang menganggap petugas ngantuk, petugas tidak ada lalu menerobos begitu saja,” ucapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here